WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi para pejabat negara maupun tokoh publik untuk menjadikan wilayah terdampak bencana sebagai sarana pencitraan pribadi.
Presiden meminta agar praktik yang ia sebut sebagai “wisata bencana” segera dihentikan karena dinilai tidak beretika dan tidak berpihak pada penderitaan rakyat.
Baca Juga:
Mungkinkah Waduk Jatiluhur Jebol? Prabowo, KDM, dan Pramono Wajib Menjaga Fungsi Hutan di Hulu
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin (15/12/2025).
Presiden menilai, kunjungan ke lokasi bencana seharusnya dilakukan dengan niat tulus untuk membantu, bukan sekadar hadir demi dokumentasi.
"Jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir," ujar Presiden menegaskan.
Baca Juga:
Soal Bea Cukai Sarang Pungli, Djaka Budi: Sedikit demi Sedikit Kita Hilangkan
"Mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan."
Presiden menjelaskan bahwa kehadiran unsur pimpinan di wilayah terdampak bencana harus disertai tujuan yang jelas dan relevan dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing.
Ia menekankan bahwa setiap kunjungan harus membawa dampak nyata bagi penanganan di lapangan.
"Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang, yang punya tugas dan portofolio ke situ," ucap Presiden.
Menurut Presiden, dalam beberapa pekan terakhir dirinya melihat kecenderungan meningkatnya kunjungan pejabat ke daerah bencana yang tidak diikuti dengan langkah konkret.
Fenomena tersebut sering kali ditandai dengan aktivitas berfoto bersama warga penyintas tanpa memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
"Mohon ini, saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek," ujarnya.
Presiden kembali menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak bencana harus berorientasi pada kerja nyata, mulai dari mengidentifikasi persoalan hingga memastikan tindak lanjut yang jelas.
"Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak," kata Presiden.
Ia menambahkan, setiap pejabat yang datang ke lokasi bencana harus membawa solusi konkret, bukan sekadar dokumentasi kehadiran.
Presiden mencontohkan, persoalan mendasar seperti ketersediaan air bersih, pasokan bahan bakar, hingga akses wilayah yang terisolasi harus segera direspons dengan tindakan nyata.
"Di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya?" katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak saling menyalahkan di tengah situasi darurat.
Menurutnya, masa krisis bukanlah waktu yang tepat untuk mencari kesalahan atau kambing hitam, melainkan momentum untuk memperkuat kerja sama.
"Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," kata Presiden.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
