WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi dan peneliti meminta agar Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin fokus pada pengelolaan sektor pertahanan negara. Pandangan ini disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) di Jakarta pada Rabu (11/03/2026).
Diskusi publik tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, di antaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, pakar hubungan internasional, Connie Rahakundini Bakrie, dosen hubungan internasional Universitas Nasional, Robi Nurhadi, dan peneliti kebijakan publik, Gian Kasogi. Mereka mengingatkan Kementerian Pertahanan agar tidak terjebak dalam kebijakan yang berada di luar tugas pokok dan fungsi sektor pertahanan.
Baca Juga:
Polda Sumbar Siapkan 81 Posko Pengamanan, Mudik Lebaran 2026 Dipastikan Lebih Aman
Menurut mereka, hal ini sangat penting, terutama di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang membangun desain pertahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi ketegangan geopolitik global yang semakin tidak stabil. Heru Susetyo menilai bahwa penguatan sektor pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kontrol sipil.
“Pertahanan negara yang kuat tidak hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujar Heru pada Kamis (12/03/2026).
Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie menilai bahwa dinamika geopolitik global mendorong banyak negara untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. Namun, Connie menekankan bahwa strategi keamanan nasional harus dirumuskan dengan terukur dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Baca Juga:
Rupiah Bergejolak, Menkeu Purbaya Dihujani Kritik Pedas di TikTok
“Kementerian Pertahanan seharusnya fokus pada konsolidasi kekuatan militer, pengembangan industri pertahanan, serta penyusunan strategi untuk menghadapi ketegangan geopolitik dunia,” jelas Connie.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Robi Nurhadi yang menilai bahwa tantangan keamanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan konstelasi politik global serta rivalitas kekuatan besar.
“Kebijakan pertahanan seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara, bukan justru melebar ke berbagai sektor kebijakan lain yang berpotensi mengaburkan prioritas utama pertahanan nasional,” imbuh Robi.
