WAHANANEWS.CO, Jakarta - Digitalisasi pemerintahan Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih serius setelah Luhut Binsar Pandjaitan resmi ditugaskan sebagai Ketua Government Technology (GovTech) oleh Presiden Joko Widodo.
Langkah ini diyakini akan mempercepat reformasi pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat luas.
Baca Juga:
Bansos Berbasis AI: Luhut Bilang Bisa Hemat Uang Negara hingga Rp500 Triliun
"Saya juga tidak terbayang, 7 bulan yang lalu saya diperintahkan Presiden untuk tadi menangani Government Technology ini. Banyak juga yang tidak sadar. Prosesnya juga cukup panjang, tapi saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang 'saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology'," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut Luhut, pengalaman mengelola pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga tentang pentingnya sistem kesehatan dan pelayanan publik yang tangguh serta terintegrasi.
Dari momentum itu pula lahir aplikasi digital seperti PeduliLindungi yang sukses digunakan lebih dari 120 juta pengguna.
Baca Juga:
Desa Pagaran Honas, Teladan Digitalisasi di Kecamatan Badiri Tapteng
Kini, ia menekankan pengembangan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini akan berfungsi membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk sistem Online Single Submission (OSS).
"Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI," kata Luhut.
Luhut menjelaskan, penggunaan AI memungkinkan regulasi ribuan halaman dianalisis hanya dalam hitungan detik, mempercepat proses sekaligus menutup celah penyalahgunaan.
