WahanaNews.co | Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah penutupan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit. Menurutnya, meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan pelat merah yang sakit itu tetap sulit 'sembuh' dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara," kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021).
Baca Juga:
DPR Tunda Proses Capim dan Dewas KPK, Tunggu Pengumuman Kabinet Baru
Puan setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Puan lantas menyoroti perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tidak berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
"Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya," tuturnya.
Puan mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
Baca Juga:
DPR Restui Pemberhentian Budi Gunawan, Herindra Resmi Jabat Kepala BIN
"PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah 'lenyap' oleh pengelolaan yang buruk," tegas Puan.
Puan menilai buruknya tata kelola perusahaan salah satunya diduga karena ada banyak 'permainan' di tubuh BUMN itu sendiri. Dia meminta persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga ke akar.
"Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk," ujarnya.
Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut tepat guna. Dia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
"BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR RI juga akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. "APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatnnya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,"tutupnya.
Arahan Jokowi Minta BUMN Sakit Ditutup
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung BUMN-BUMN sakit yang sering mendapat proteksi. Lantaran, BUMN tersebut kemudian mendapat penyertaan modal negara (PMN).
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan 20 Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis (14/10/2021) lalu.
"Yang lalu-lalu BUMN terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, karena terlalu sering diproteksi akhirnya mengurangi kemampuan untuk berkompetisi. Jokowi pun tak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi. Bahkan, Jokowi tak sungkan menutup BUMN jika mendapat laporan BUMN sakit.
"Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, pak ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung, tutup saja. Enggak ada selamat-selamatin, gimana kaya gitu," tegas Jokowi. [qnt]
