WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meluruskan isu kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat dengan menegaskan bahwa tidak pernah ada komitmen menyetor dana hingga 1 miliar dolar AS.
Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang terkait keterlibatan Indonesia dalam skema pendanaan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Baca Juga:
Harga Minyak Melonjak dan Ekonomi Terancam, Ini Peringatan Serius dari IEA
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2026).
Presiden menegaskan sejak awal Indonesia tidak pernah memberikan janji atau komitmen finansial dalam keikutsertaan pada dewan tersebut.
Hal ini juga terlihat dari posisi Indonesia yang tidak tercatat sebagai bagian dari negara penyumbang awal dalam pertemuan founding donors di Washington.
Baca Juga:
Godzilla El Nino Intai Indonesia, BRIN Peringatkan Kemarau Ekstrem 2026
“Tidak, tidak pernah,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan pada 19 Februari lalu, negara-negara yang hadir memang memberikan kontribusi dana, namun Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
“Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors,” ujarnya.
Menurutnya, sejak awal dirinya telah menolak untuk berkomitmen dalam bentuk pendanaan.
“Saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” kata Prabowo.
Meski demikian, Indonesia tetap membuka peluang untuk berkontribusi dalam Dewan Perdamaian, namun dalam bentuk yang berbeda.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk terlibat melalui pengiriman pasukan perdamaian guna menjaga keamanan, khususnya di wilayah konflik seperti Gaza.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Presiden juga tidak menutup kemungkinan adanya kontribusi di masa depan, terutama jika kondisi memungkinkan untuk proses rekonstruksi pascakonflik.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan kemanusiaan melalui berbagai lembaga nasional.
“Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” ujarnya.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen dalam bentuk iuran keuangan kepada dewan tersebut.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” ucap Presiden.
Sebelumnya, laporan menyebut adanya rancangan piagam Dewan Perdamaian yang mensyaratkan kontribusi dana besar bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS dapat memperoleh keanggotaan tanpa batas waktu.
Sementara negara lain hanya mendapatkan masa keanggotaan terbatas selama tiga tahun dengan kemungkinan perpanjangan.
Isu ini pun memicu perhatian publik terkait posisi Indonesia dalam geopolitik global serta kebijakan luar negeri pemerintah.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
