WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya perlindungan konsumen selama satu tahun masa kepemimpinannya.
Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, BPKN menilai berbagai langkah konkret pemerintah telah memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan, energi, dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Baca Juga:
BPKN RI Ungkap Risiko Konsumen Mobil Listrik: Dari Radiasi hingga Harga Jual Turun
Perlindungan Konsumen Semakin Menguat
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas praktik curang di pasar, seperti beras oplosan, minyak oplosan, serta penataan ulang distribusi BBM dan LPG subsidi agar lebih merata.
“BPKN melihat ada kemajuan signifikan dalam setahun terakhir. Pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap konsumen, terutama dalam penanganan kasus beras dan minyak oplosan, serta peningkatan akses energi yang lebih adil bagi masyarakat di daerah 3T,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta.
Baca Juga:
Konsumen Merugi karena Kuota Hangus, BPKN Desak Pertanggungjawaban Provider
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan aparat penegak hukum, telah menindak tegas pelaku beras oplosan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Selain itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pelacakan distribusi pangan menjadi langkah inovatif untuk memperkuat sistem pengawasan pasar.
“Pemanfaatan teknologi untuk melacak rantai distribusi pangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dari kecurangan dan manipulasi harga,” tambah Mufti.
Menurut BPKN, sejumlah kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Beberapa di antaranya adalah:
* Konsumen semakin terlindungi dari praktik curang di pasar, terutama pada produk pangan dan energi.
* Harga dan pasokan kebutuhan pokok relatif stabil berkat penguatan cadangan pangan nasional.
* Program “BBM Satu Harga” memperluas pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, memperkuat rasa keadilan bagi konsumen di wilayah pelosok.
* Kepercayaan publik meningkat karena pemerintah dinilai lebih responsif terhadap isu-isu yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Konsumen kini merasa lebih terlindungi dan percaya bahwa pemerintah hadir untuk memastikan hak mereka dijaga. Ini merupakan kemajuan penting setelah satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran,” jelas Mufti.
Catatan dan Rekomendasi dari BPKN
Meski capaian pemerintah dinilai positif, BPKN RI menilai masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat untuk memperkokoh sistem perlindungan konsumen di tahun-tahun mendatang, antara lain:
1. Meningkatkan pengawasan distribusi pangan dan energi agar praktik kecurangan tidak terulang.
2. Memperluas transparansi harga dan informasi produk guna membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak.
3. Memperkuat koordinasi lintas lembaga antara BPKN, Kemendag, Kementan, BPOM, dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran.
4. Mengintensifkan edukasi konsumen agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh.
“BPKN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen nasional, baik melalui riset kebijakan, pengawasan, maupun kanal pengaduan masyarakat,” tutup Mufti Mubarok.
Arah Positif ke Depan
BPKN RI menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah yang positif bagi masa depan perlindungan konsumen di Indonesia.
Dengan konsistensi pengawasan, transparansi kebijakan, dan sinergi antar-lembaga, BPKN optimistis Indonesia dapat mewujudkan ekosistem perdagangan dan layanan publik yang adil, aman, serta berpihak kepada rakyat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
