WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan masukan, koreksi, maupun laporan terkait data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini dinilai penting agar setiap bantuan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria.
Baca Juga:
Empat Tewas Diterjang Longsor di Trenggalek, Kemensos Turun Bantu Korban
Imbauan tersebut disampaikan Saifullah menanggapi ramainya keluhan warga di berbagai platform media sosial mengenai ketidaktepatan data penerima manfaat bansos dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang tengah didistribusikan.
Menurutnya, masukan publik menjadi bagian penting dalam memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan.
“Kami harapkan ini sekaligus menjadi ground check untuk memastikan bahwa penerima bansos itu adalah mereka benar-benar berhak menerima,” kata Saifullah melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).
Baca Juga:
BLT Rp 30 Triliun Cair, Saifullah Yusuf Ingatkan Uang Bantuan Bukan untuk Judol
Salah satu keluhan yang mendapat perhatian publik datang dari warga Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, bernama Dharma Muthe.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial selama beberapa hari terakhir, Dharma mengaku tidak menerima bansos maupun BLTS, padahal ia merasa masuk kategori penerima manfaat.
Ia juga menyoroti adanya tetangga yang sudah hidup layak namun justru memperoleh dana bantuan dari pemerintah.
Mensos menegaskan bahwa penyempurnaan data penerima manfaat tidak bisa dilakukan seketika karena membutuhkan proses verifikasi lapangan.
Ia memahami munculnya keresahan masyarakat, mengingat kondisi sosial ekonomi warga dapat berubah dan menuntut pembaruan data secara berkala.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial sudah menyediakan berbagai saluran resmi bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan, usulan, atau sanggahan terkait data penerima bansos.
Salah satunya adalah melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat mengunggah data pribadi sekaligus memantau status penerimaan.
Selain aplikasi, Kementerian Sosial juga membuka layanan pengaduan melalui pusat layanan 021-171 yang beroperasi penuh selama 24 jam.
Saat ini tersedia pula layanan pesan cepat melalui WhatsApp untuk mempermudah masyarakat mengirimkan data pendukung.
“Salurannya sudah ada. Syarat jelas sekali masyarakat melampirkan data pendukung berupa foto kondisi rumah, aset, dan informasi keluarga penerima manfaat untuk mempercepat proses verifikasi. Kirimkan saja, pasti kami tindaklanjuti,” katanya.
Kementerian Sosial diketahui menerima mandat penyaluran bansos reguler meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako (BPNT), dan BLTS untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari total tersebut, sebanyak 16,3 juta KPM merupakan penerima lama, sementara 18,7 juta lainnya adalah penerima baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada periode ini, setiap penerima manfaat memperoleh dana stimulan senilai Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta.
Penyaluran tahap pertama bersama mitra penyalur seperti PT Pos Indonesia dan Himbara telah rampung pada Oktober dengan menjangkau 15,7 juta KPM.
Sementara itu, penyaluran tahap kedua ditargetkan mencapai 11,6 juta KPM, dan lebih dari 8 juta KPM akan menerima bantuan pada tahap ketiga sekitar Desember 2025.
Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa para penerima tersebut termasuk dalam kelompok 18,7 juta KPM baru yang telah diverifikasi sebagai keluarga desil 1–4 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
