WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah ancaman defisit APBN yang bisa menembus batas aman, Presiden Prabowo Subianto tetap bersikeras mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran jumbo ratusan triliun rupiah.
Program MBG diketahui memiliki pagu anggaran mencapai Rp335 triliun dan menjadi salah satu program prioritas terbesar di antara belanja pemerintah lainnya.
Baca Juga:
Ngotot Minta Rujuk, Pria Ini Akhirnya Habisi Nyawa Cucu Mpok Nori
Di tengah tekanan global dan potensi lonjakan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak, sejumlah kalangan mendesak agar program tersebut dievaluasi bahkan dihentikan demi menjaga kesehatan fiskal negara.
Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin,” ujarnya dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2026).
Baca Juga:
Harga Minyak Melejit, AS-Inggris Desak Iran Segera Buka Selat Hormuz
Ia menilai bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan.
“Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung langsung kondisi anak-anak yang mengalami stunting sebagai alasan utama mempertahankan program tersebut.
“Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman langsung di lapangan semakin menguatkan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang tepat.
“Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat,” katanya.
Ia bahkan menggambarkan kondisi anak-anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.
“Umurmu berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun,” ucap Prabowo.
Presiden menegaskan keyakinannya bahwa program tersebut merupakan langkah yang benar untuk masa depan bangsa.
“Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pembiayaan program tidak berasal dari utang baru, melainkan dari optimalisasi anggaran yang ada.
“Uang kami ada,” ujar Prabowo.
Selain dampak sosial, pemerintah mengklaim program MBG akan memberikan efek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
Pada puncaknya, program ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja melalui pembangunan puluhan ribu dapur pelayanan gizi.
"Itu sudah 1,5 juta kerja,” kata Prabowo.
Setiap dapur MBG diperkirakan melibatkan banyak pemasok bahan pangan yang turut menciptakan lapangan kerja tambahan.
“Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap rantai pasok juga melibatkan tenaga kerja dari sektor pertanian.
“Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur,” kata Prabowo.
Menurutnya, efek berganda dari program ini dapat menciptakan jutaan peluang kerja tambahan di berbagai sektor.
“Another 1,5 juta orang kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi program yang sedang berjalan.
“Ada 1.000, lebih 1.000 (dapur) yang sudah kami tutup,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penertiban dan evaluasi agar program berjalan sesuai standar.
“Uang kami ada, tinggal kami organisir, kami kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Rakyat kami sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkasnya.
Di sisi lain, sejumlah lembaga ekonomi memperingatkan risiko membengkaknya defisit APBN akibat tekanan global dan lonjakan harga minyak.
Defisit APBN 2026 sendiri ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB berdasarkan asumsi nilai tukar dan harga minyak tertentu.
Namun dalam berbagai simulasi, skenario terburuk menunjukkan defisit berpotensi melampaui batas 3 persen terhadap PDB.
Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah disebut sebagai faktor utama yang dapat memicu lonjakan subsidi energi secara signifikan.
Bahkan, beban subsidi energi diperkirakan bisa meningkat hingga hampir tiga kali lipat dari angka awal.
“Defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB,” dikutip dari kajian, Selasa (17/3/2026).
Sejumlah lembaga juga merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang program prioritas dengan anggaran besar seperti MBG.
Program tersebut dinilai menyerap porsi signifikan dari total belanja pemerintah pusat sehingga relevan untuk dievaluasi.
Kajian lain menyebut defisit bahkan bisa menembus 3,5 persen terhadap PDB jika tidak ada penyesuaian kebijakan.
“Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar,” demikian dikutip dari analisis, Minggu (15/3/2026).
Di tengah perdebatan tersebut, program MBG tetap menjadi salah satu kebijakan paling disorot karena besarnya anggaran dan dampaknya terhadap fiskal negara.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
