WahanaNews.co | PDI Perjuangan telah menyebutkan duan ama untuk menjadi calon kandidat Gubernur DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah Menteri Sosial Tri Risma Maharini dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya memiliki banyak stok kader yang bisa diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang.
Baca Juga:
Mata Pelajaran AI dan Aoding, Disebut Mendikdasmen Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD
Menurut Hasto, jejak Risma sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode menunjukkan dia bisa membuat perubahan signifikan. Sementara, Gibran juga harus membuktikan kepemimpinannya membawa perubahan.
"Bu Risma dalam kepemimpinan selama dua periode di Kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan...Mas Gibran beliau sudah terpilih sebagai Wali Kota Solo tentu saja harus juga membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, kemarin.
Hasto mengatakan, kader potensial PDI P yang berpotensi diusung dalam Pilgub DKI Jakarta tidak hanya Risma dan Gibran. Beberapa nama kepala daerah seperti Semarang, Banyuwangi, Gianyar, dan Ngawi juga berpotensi diajukan sebagai calon Gubernur DKI.
Baca Juga:
Gibran Terima Keluhan Publik, Hadirkan Posko Pengaduan dan Nomor WA Khusus
Menurutnya, berdasarkan proses kaderisasi di Sekolah Partai PDI P, orang-orang tersebut layak maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak hanya dua nama (Risma dan Gibran). Ada juga Anas dari Banyuwangi, Hendi dari Semarang, kemudian pak Kanang dari kabupaten Ngawi. Cukup banyak," ujar Hasto.
Sebelumnya, Pilkada serentak bakal digelar pada 2024 mendatang. Masa jabatan sejumlah kepala daerah diketahui bakal habis pada tahun ini, termasuk Anies Baswedan.
Hingga kepala daerah baru terpilih pada Pilkada 2024, jabatan kepala daerah itu akan diisi oleh penjabat (Pj).
Kandidat penjabat akan diusulkan menteri dalam negeri dan dipilih oleh presiden. Penjabat berasal dari aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.[bay]