WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, mengakui jika kini banyak yang tidak suka dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Sebab, kata Sara, kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada program seperti kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD) yang selama ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:
Ponakan Prabowo: Pembentukan Danantara Impian Prof Soemitro Djojohadikusumo
"Jadi, ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standardisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka," ujar Sara dikutip dari cnnindonesia,com, Jumat (7/3/2025).
Prabowo, lanjut Sara, telah menginstruksikan agar aparat penegak hukum mengambil sikap tegas. Menurut dia, Prabowo telah memberikan pesan yang tegas untuk melakukan bersih-bersih.
"Dan sekarang kenapa banyak yang kalang kabut, karena jelas, hukum harus ditegakkan. Jaksa hakim silakan. Siapapun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. Is a clear massage. Pesan yang jelas dan enggak semua orang suka," katanya.
Baca Juga:
Lembaga Gemawan Kalbar Perkuat Kolaborasi dan Kapasitas Masyarakat Tangani Karhutla di Tapak
Sementara itu, Sara juga menyebutkan, sebagai mitra dari sektor perindustrian, Komisi VII DPR mengaku kini banyak menerima keluhan dari sektor tersebut. Sebab, banyak kegiatan atau klien mereka biasanya dari institusi pemerintah.
"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain," ungkapnya.
"Biasanya yang mengisi itu pemerintah, pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ," tuturnya.
