Ia mengatakan dulu, untuk menjadi ketua DPC hingga DPD partai, seorang kader bisa mengeluarkan biaya besar karena adanya transaksi dalam proses pemilihan one man, one vote, one value.
Saat ini, klaim dia, PDIP sudah membangun merit sistem dan tidak lagi menggunakan sistem voting one man, one vote, one value.
Baca Juga:
Tanggapi Pesimisme Surya Paloh, PDI-P Ingatkan Potensi Kejutan Politik Anies
"Kami rombak Pak Firli, peraturan partai kami buat dimana mengedepankan merit sistem dengan tetap memahami esensi demokrasi dimana PAC-PAC, dari struktur paling bawah boleh mengusulkan calon ketua," katanya.
Ia mengatakan nama yang diusulkan kemudian disaring oleh DPP PDIP dengan menggunakan psikotes hingga tes tertulis.
Nama yang lulus kemudian akan dipilih kembali dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca Juga:
Babinsa Koramil 420-07/Sungai Manau Kodim 0420 Sarko Jambi Lakukan Patroli Karhutla Dan Sosialisasi Di Wilayah Binaan
Nama terpilih akan dikembalikan ke daerah untuk dipilih ketua secara musyawarah. Dengan begitu, ia menyebut tak ada money politic.
"Kita tentukan 3 terbaik, 3 terbaik kita kembalikan ke daerah, lalu kita larang voting. Voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak ada money politics di bawah. Lalu mereka bermusyawarah siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara," katanya.
Hasto menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Salah satunya dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.
