WAHANANEWS.CO - Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya melontarkan kritik keras dengan menyinggung pihak yang hanya sekali datang ke wilayah bencana Sumatra namun merasa paling bekerja, sementara ia menegaskan pemerintah sudah memberikan bantuan maksimal di daerah terdampak.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” kata Endipat dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom, Senin (8/12/2025).
Baca Juga:
Dari Relaksasi hingga Jantung Sehat Ini Deretan Manfaat Teh Hangat bagi Tubuh
Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menggencarkan informasi mengenai kinerja pemerintah, sembari menyinggung bantuan negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah untuk korban bencana di Sumatra.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” ujar politikus Gerindra itu.
Ia meminta Komdigi aktif menyampaikan informasi ke publik mengenai bantuan negara untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Baca Juga:
Wajah Baru Situs Bea Cukai Dirilis Lengkap dengan Asisten Virtual Berbasis AI
“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” kata Endipat.
Endipat juga menyinggung kinerja Kementerian Kehutanan yang, menurutnya, telah melakukan reboisasi secara besar-besaran meski tidak tersampaikan secara luas sehingga kementerian itu terus menerima kritik.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar Endipat.
Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja pemerintah harus diinformasikan secara masif agar publik memahami langkah yang telah dilakukan, termasuk kerja kepolisian yang sejak awal menangani perbaikan hutan di Sumatra namun jarang terdengar secara luas.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” sambungnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
