WahanaNews.co | Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) minta penjelasan lebih lanjut kepada DPR RI terkait proyek pengadaan 20 ribu kalender senilai Rp 955 juta.
Formappi menilai, seharusnya DPR menjelaskan siapa saja yang akan mendapatkan 20 ribu kalender itu.
Baca Juga:
FORMAPPI: Ke Mana Komisi III DPR dalam Kasus Brigadir J?
"Mestinya sih peruntukkan kalender juga harus dijelaskan oleh Sekjen. Siapa saja nanti yang akan mendapatkan kalender-kalender itu," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).
Lucius mengatakan kalender meja dan kalender gantung yang termasuk ke dalam proyek kalender DPR sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan teknologi.
Menurutnya, mayoritas masyarakat sudah mulai mengandalkan kalender digital yang dinilai lebih praktis.
Baca Juga:
Soal Tender Gorden Rumah Dinas Rp 43,5 Miliar, KPK Wanti-wanti DPR
"Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, nampaknya urgensi kalender fisik yang dipajang didinding dan di meja itu sudah mulai tidak relevan lagi. Teknologi sudah membawa kemudahan untuk urusan kalender ini, sehingga orang mulai terbiasa mengandalkan perangkat teknologi sebagai pengganti peran kalender di masa lampau," jelasnya.
Menurutnya, ide mencetak kalender itu terlihat kuno dan sudah ketinggalan zaman.
Proyek kalender itu juga dinilai sebagai bentuk pemborosan lantaran harus menggunakan anggaran yang besar.
"Dengan kemajuan teknologi itu, ide mencetak kalender kertas itu terlihat sebuah ide primitif, kuno, sudah ketinggalan zaman. Apalagi untuk pengadaannya harus menggunakan anggaran yang besar, rasa-rasanya itu hanya sebuah pemborosan," ujar Lucius.
Lebih lanjut, Lucius menyoroti pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang dinilai tidak menjawab apa yang menjadi kritikan publik.
Dia menyebut, Indra hanya menjelaskan terkait jenis kalender dan biayanya untuk merasionalisasi anggaran proyek kalender.
"Klarifikasi Sekjen DPR Indra Iskandar tak sedikitpun menyentuh alasan publik mengkritik pencetakan kalender dengan anggaran hingga Rp 1 miliar. Indra hanya bicara tentang jenis kalender yang mau dicetak dan biaya per kalendernya demi bisa merasionalisasi anggaran hampir semilyar yang dijatah untuk pencetakan kalender tersebut," ucapnya.
DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Cetak 20 Ribu Kalender
Diketahui, Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.
"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (27/8/2022).
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung.
Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit.
Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.
"Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500," ujarnya.
"Jumlahnya kalender meja 5.000 kalender gantungnya 15 ribu," lanjut Indra. [gun]
