WahanaNews.co | Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) secara mengejutkan mendeklarasikan pemerintahan sementara
pada Selasa (1/12/2020).
Sementara
itu, atas deklarasi yang dilakukan oleh ULMWP tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh
perkembangan terkini di tanah Papua.
Baca Juga:
Paslon DOAMU, Dominggus Mandacan-Mohammad Lakatoni Road Show Kampanye di Kabupaten Fakfak
Sukamta
juga berharap agar kejadian yang menimpa Timor Timur (kini Timor Leste) tidak terjadi
pada Papua.
Selain
itu, Sukamta juga mengatakan, bahwa beberapa waktu lalu terdapat pemberitaan
terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang
berdampak hilangnya hak ulayat (kewenangan hukum adat) warga Papua.
Hal
tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa tanah Papua selama ini
hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
Baca Juga:
DPD AMPI Kabupaten Fakfak, Secara Aklamasi Tunjuk Tommy Hamjah Rumagesan Sebagai Ketua
Oleh sebab
itu, Sukamta mengimbau agar pemerintah segera menyatukan berbagai desk Papua di
berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden Republik Indonesia
secara langsung.
"Ini
perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara
lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan,
bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,"
katanya, di Jakarta pada Rabu (2/12/2020).
Lebih
lanjut ia mengatakan, bahwa saat ini yang masih diutamakan di Papua yakni
pendekatan keamanan.
Namun, menurut Sukamta, soal kemanusiaan, pendidikan,
kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Pelibatan
warga Papua dalam proses pembangunan, menurut Sukamta, mutlak dilakukan.
Sukamta
juga yakin bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama menjadi bagian
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sekarang
tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada,
ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.
Diketahui, pada Selasa (1/12/2020), Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP)
mendeklarasikan pemerintahan sementara.
Selain
itu, ULMWP juga dikabarkan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang
diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai Presiden. [qnt]
