WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tidak hanya mencoreng institusi terkait, tetapi juga berdampak serius terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.
Menurutnya, sektor keimigrasian merupakan wajah negara yang berhubungan langsung dengan investor, wisatawan, tenaga kerja asing, hingga komunitas internasional yang beraktivitas di Indonesia.
Baca Juga:
DPR Dorong Regulasi AI Nasional untuk Lindungi Hak Cipta dan Kepentingan Indonesia
Kasus yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor pelayanan publik masih menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi.
Andreas menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa karena menyangkut kredibilitas birokrasi negara dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
“Kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia karena berkaitan langsung dengan tata kelola investasi, kepercayaan internasional, dan kredibilitas birokrasi negara,” kata Andreas Hugo Pareira dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (06/06/2026).
Baca Juga:
Komisi XIII DPR Dorong Sistem Deteksi Dini untuk Cegah TPPO di Pintu Keberangkatan
Sebagaimana diketahui, KPK melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA), khususnya dalam pengajuan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut layanan strategis yang berhubungan langsung dengan keberadaan orang asing di Indonesia.
Dalam perkembangan penyidikan, perkara ini turut menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
