WahanaNews.co | Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan
upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah sering dilakukan. Namun, kelompok
kriminal bersenjata (KKB) tidak kooperatif.
Baca Juga:
Jenazah Korban Penembakan KKB, Stevan Wakari Dievakuasi ke Mimika
"Yang tidak koperatif hanya segelintir KKB. Penegakan
hukum terhadap KKB harus dilakukan, sebab KKB merusak harmoni di
tengah-kedamaian kedamaian masyarakat," kata Mahfud dalam cuitannya
dikutip Senin (21/6).
Mahfud menjelaskan itu untuk menjawab tudingan salah satu
organisasi gereja yang menyebut pemerintah tak pernah membalas surat permintaan
dialog soal penyelesaian konflik Papua.
Hal itu sebelumnya disampaikan Koordinator Keadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah
Papua, Dora Balubun.
Baca Juga:
KKB Bunuh Warga Sipil di Kali Wabu Intan Jaya
Merespons pernyataan Dora, Mahfud mengatakan pemerintah
telah berkali-kali melakukan dialog. Bukan saja dengan tokoh gereja, tapi juga
semua unsur lembaga organisasi di Papua, seperti masyarakat adat, DPRD, maupun
Majelis Rakyat Papua (MRP).
Mahfud menegaskan, pemerintah berkomitmen bahwa Papua adalah
bagian dari NKRI, baik secara politik, konstitusi, dan hukum internasional.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu mengatakan pemerintah
tetap berkomitmen membangun Papua dengan damai. Menurut dia, hal itu sesuai
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.
"Pemerintah juga sudah berkali-kali berdialog dengan
tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP. Pemerintah tetap menekankan pada dialog
dengan prinsip dan batas NKRI yang mencakup Papua sudah final," kata
Mahfud. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
