WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, berikan tanggapan soal isu reshuffle yang baru-baru ini disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
PDIP mendorong legacy penuh bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Netanyahu Resmi Jadi Buronan Setelah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan
"PDIP Perjuangan tentu saja adalah mendorong legacy yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan sekaligus meletakkan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini dalam kesinambungan dengan pemerintahan hasil pemilu tahun 2024 yang akan datang," kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/3).
Hasto mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki skala prioritas untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.
Dengan demikian, ia menyebut jajaran kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi harus solid dan memiliki irama yang sama dengan pemimpin negara.
Baca Juga:
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kasus Masih dalam Penyelidikan
"Tidak boleh ada menteri yang punya irama yang berbeda, yang belum-belum sudah mempersiapkan diri dalam kontestasi 2024 misalnya. Semua harus konsentrasi karena siapapun yang bekerja untuk rakyat, pasti rakyat akan memberikan apresiasi," ujar Hasto.
Oleh karenanya, reshuffle atau perombakan kabinet seandainya benar-benar dilakukan oleh Presiden Jokowi, menurut Hasto, hal itu dalam konteks untuk mendorong pergerakan para menteri. Agar, warisan dari Presiden Jokowi dapat dijadikan landasan yang baik bagi kemajuan Indonesia ke depannya.
"Tetapi reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari bapak presiden, karena itu adalah hak prerogatif presiden dan mungkin pak presiden akan melihat bagaimana urusan misalnya minyak goreng ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja para menterinya," tutur Hasto.
"Tetapi sekali lagi, keputusan berada di tangan bapak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluapkan sejumlah kejengkelan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Saat di Bali, Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.
Awalnya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini.
Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
Jokowi juga sempat menyentil seragam hingga sepatu tentara dan polisi yang juga beli dari luar negeri. Belum lagi pulpen hingga buku tulis yang juga masih berasal dari luar negeri.
"Jangan ini diteruskan, setop. Kalau semua beli produk dalam negeri maka lompat ekonomi kita," katanya.
Jokowi pun menyoroti impor tempat tidur di rumah sakit dan alat kesehatan.
Berkaitan dengan impor alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit ini, kejengkelan langsung ia arahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel," katanya.
Lalu, impor alat pertanian. Kegeraman terjadi saat Jokowi menanam jagung di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) kemarin.
Saat itu Jokowi menemukan traktor yang sebenarnya tidak berteknologi tinggi dibeli dari luar negeri.
"Alat mesin pertanian, traktor tak berteknologi tinggi saja impor, jengkel saya," ujarnya.[non]
