WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan khusus yang akan bertugas mengoordinasikan sekaligus mempercepat pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk merealisasikan target renovasi dua juta unit rumah melalui berbagai skema bantuan perumahan.
Baca Juga:
Tambahan PNBP Rp 6,62 Triliun, Pemerintah Optimistis Tekan Defisit APBN
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyampaikan bahwa keberadaan lembaga khusus sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai aspek yang selama ini tersebar di banyak institusi.
Badan tersebut nantinya akan mengatur mulai dari perizinan, penyediaan lahan, hingga pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.
“Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga:
Pemerintah Percepat Pemulihan Pendidikan di Sumatra, Sekolah Ditargetkan Aktif Awal 2026
Politisi Partai Gelora itu menjelaskan, di berbagai negara, urusan pembangunan perumahan ditangani oleh satu lembaga khusus agar kebijakan dapat berjalan efektif dan terintegrasi.
Berbeda dengan Indonesia saat ini, di mana kewenangan pembangunan rumah masih terbagi di banyak instansi, mulai dari pengurusan lahan, perizinan, hingga pembiayaan.
“Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, ijin tempat lain, pembiayaan di tempat lain,” ujarnya.
Fahri berharap badan khusus percepatan pembangunan rumah rakyat tersebut dapat segera dibentuk dan disahkan pada awal tahun 2026.
Untuk mewujudkannya, Kementerian PKP telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Lembaga tersebut direncanakan berperan penting sebagai penyedia lahan dalam skala besar, termasuk untuk pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).
“Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg . Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan,” katanya.
Menurut Fahri, persoalan utama dalam penyediaan rumah layak huni masih berkaitan dengan keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan.
Karena itu, pemerintah memerlukan terobosan regulasi serta mekanisme percepatan, baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah (PP).
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Fahri, telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan dan memperluas program renovasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target dua juta rumah pada tahun mendatang.
Dari jumlah tersebut, satu juta unit rumah di kawasan perkotaan akan menjadi prioritas percepatan.
“Untuk renovasi, tidak ada masalah tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan. Karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” kata Fahri.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menuturkan bahwa Presiden Prabowo optimistis tahun 2026 hingga 2027 akan menjadi periode dengan banyak pencapaian baru.
Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta renovasi rumah rakyat, dinilai mampu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Beliau sangat optimis bahwa nanti 2026, 2027 akan banyak capaian-capaian baru . Mudah-mudahan bisa mengubah lanskap sosial ekonomi Indonesia secara sangat menyeluruh karena Pak Presiden memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ,” kata Qodari.
Ia menambahkan, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak berlipat ganda bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Bagaimana tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,” ujarnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
