WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi terobosan Mahkamah Agung (MA) menyediakan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial, melalui aplikasi e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
"Melalui e-Court dan SIPP diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan peradilan bagi pencari keadilan, khususnya di kalangan pelaku hubungan industrial," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga:
Puluhan Ribu Massa Pendukung Tumpah Ruah, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw Kampanye Akbar di Alun-Alun Aimas
Pada "Sarasehan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" di Jakarta, Rabu (6/3/2024), ia mengharapkan layanan administrasi berbasis elektronik di MA dapat dilakukan dengan keterpaduan layanan sistem elektronik di Kemnaker.
Keterpaduan itu, katanya, akan semakin mempermudah pemenuhan harapan dan kebutuhan masyarakat luas.
"Kami sudah punya aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja), akan sangat baik jika kita bisa sinkronkan layanan yang sudah tersedia secara elektronik ini," kata dia.
Baca Juga:
Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Abdul Faris Umlati, ARUS Terus Melaju
Menurut Ida, penerapan prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan ketenagakerjaan yang mengarah pada kebijakan pasar kerja yang aktif atau Active Labour Market Policy.
"Kebijakan pasar kerja yang aktif akan sulit terwujud dan akan menghadapi hambatan apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak efektif karena banyak terjadi kelambatan jangka waktu dan mekanisme yang rumit," ujarnya.
Ia berpendapat, kepastian hukum dan keadilan dalam memberikan perlindungan bagi pengusaha dan pekerja akan memberikan manfaat, ketika secara konsisten, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan cepat, tepat, adil, dan murah.
