WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang kasus keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 'memaksa' Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah pada Senin (29/9/2025).
“Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas MBG di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga:
Fadhlullah Siap Jalankan Arahan Mendagri, Soal Inflasi dan Kamtibmas
Tito menjelaskan, rapat koordinasi tersebut akan dimulai pukul 08.00 WIB dan digelar secara virtual.
Pertemuan itu akan diikuti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.
Dia menuturkan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), sekaligus mengoptimalkan peran Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Baca Juga:
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Turunkan Inflasi Lewat Bantuan dan SPHP
“Itu kan melibatkan Dinas Kesehatan. Nanti besok pagi jam 8 kita akan laksanakan di Kemendagri zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah dan staf di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan akan mempercepat perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul maraknya kasus keracunan MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menekankan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Atas petunjuk dari presiden dan instruksi dari beliau bahwa, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas seusai rapat.
Menurut Zulhas, salah satu keputusan penting adalah penutupan sementara dapur SPPG yang bermasalah.
Dia menambahkan, penutupan dilakukan agar evaluasi dan investigasi menyeluruh bisa dilakukan.
“Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Zulhas juga menyebut, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki sanitasi, termasuk alur limbah.
Selain itu, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS agar standar kebersihan lebih terjamin.
“Selain itu, kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” ucapnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
