WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meningkatkan langkah percepatan perekaman data kependudukan secara lebih agresif.
Ia menegaskan bahwa pencatatan seluruh penduduk ke dalam database nasional merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang akurat dan efisien.
Baca Juga:
Bupati Aceh Selatan Mirwan Magang di Kemendagri Belajar Tangani Krisis Bencana Selama Tiga Bulan
“Saat ini baru 97 persen dari total penduduk Indonesia. Sehingga perlu ditingkatkan,” kata Tito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
"Idealnya 100 persen warga negara Indonesia. Siapa pun yang tinggal di Indonesia terdata dalam server, itu targetnya," ucapnya, tegas.
Tito menjelaskan bahwa perekaman data menjadi syarat penting dalam berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan di daerah.
Baca Juga:
IPDN-Kemendagri Salurkan Bantuan Senilai Rp460 Juta untuk Korban Bencana Sumatera
Karena itu, ia meminta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menyusun program percepatan yang lebih kreatif, sistematis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia juga kembali menyoroti pentingnya strategi jemput bola untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pendataan.
"Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar," ujarnya.
Menurut Mendagri, kelompok masyarakat yang sulit dijangkau harus menjadi prioritas utama, seperti masyarakat adat di wilayah terpencil, warga prasejahtera, hingga penyandang masalah sosial seperti tunawisma.
Ia menegaskan bahwa Undang-Undang memberi jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan yang kerap terkendala akses terhadap layanan administrasi.
Selain dalam negeri, Tito juga menyoroti persoalan warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dan mengalami kesulitan memperbarui dokumen kependudukan karena harus kembali ke Indonesia.
Ia menekankan perlunya kemudahan layanan Dukcapil yang dapat diakses melalui perwakilan RI di luar negeri.
“Sedih kadang-kadang kalau mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.
Untuk mendukung seluruh proses tersebut, Tito meminta penguatan besar-besaran pada infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, mulai dari server, kapasitas penyimpanan data, bandwidth, hingga sistem keamanan siber.
“Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara dan menjadi rujukan berbagai sektor.
"Data telah dimanfaatkan pemerintah, swasta, untuk penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ucapnya.
Sebagai langkah cepat, Tito juga memerintahkan Ditjen Dukcapil untuk memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
"Saya telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana," katanya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
