WahanaNews.co | Sejumlah organisasi penyiaran menyampaikan penolakan pengesahan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Mereka yang menolak adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI).
Baca Juga:
Buka Rakornas KPI dan Harsiarnas ke-91, Wapres: Pastikan Masukan dari Masyarakat atas Program Penyiaran Ditindaklanjuti
Menggabungkan diri sebagai Asosiasi Penyiaran, seluruh organisasi di atas menilai hasil revisi P3SPS itu cacat prosedur dan tidak menyelesaikan masalah utama dunia penyiaran saat ini.
"(Pandemi) Covid-19 berdampak berat bagi industri penyiaran saat ini yang juga tercermin pada kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih," bunyi Pernyataan Bersama Asosiasi Penyiaran, Senin (8/11/2021).
Kondis terssebut semakin terasa berat, mengingat hingga detik ini belum ada regulasi yang mampu menciptakan lingkungan industri penyiaran yang adil bagi seluruh media.
Baca Juga:
Kilang Pertamina Internasional Raih Sertifikasi AEO untuk Keamanan Rantai Pasok
"Di mana persaingan tidak hanya antara Lembaga Penyiaran saja, namun juga dengan Over The Top (OTT) dan platform new media lainnya seperti Youtube, Facebook, Netflix dan lain-lainnya," ujarnya.
Menurut Asosiasi Penyiaran, sebagian besar dari media baru berbasis internet itu merupakan perusahaan asing yang cenderung tak tunduk dengan regulasi dalam negeri, baik dalam pengawasan konten maupun aturan pajak.
Sedangkan, jika mengacu Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat semestinya memperhatikan kepetingan-kepentingan itu.
