WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sistem digital untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kini telah siap digunakan.
Uji coba awal akan dilakukan pada pekan kedua bulan September 2025 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca Juga:
Mensos Gus Ipul Tinjau Rumah Calon Siswa Sekolah Rakyat di Bandar Lampung
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, langkah digitalisasi ini bertujuan agar distribusi bantuan PKH menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Bantuan PKH sendiri diberikan dalam bentuk uang tunai, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada kategori penerima manfaat.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Hadir di Sulsel, Gus Ipul Akan Lapor Presiden
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, tahun ini ibu hamil dan pasca-melahirkan memperoleh Rp3 juta per tahun, anak usia 0-6 tahun juga Rp3 juta per tahun, siswa SD menerima Rp900.000 per tahun, siswa SMP mendapat Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA memperoleh Rp2 juta per tahun.
Sementara itu, lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta per tahun, dan korban pelanggaran HAM berat menerima hingga Rp10,8 juta per tahun.
Meskipun teknologi dinilai dapat mengurangi unsur subjektif serta memperkecil peluang penyimpangan dalam proses distribusi, Mensos menekankan bahwa masyarakat tetap dilibatkan dalam proses pemutakhiran data.
Mereka dapat memberikan usulan, sanggahan, atau mendaftarkan diri melalui aplikasi digital yang telah disiapkan pemerintah.
Pemerintah tetap menjalankan proses verifikasi langsung melalui survei lapangan untuk menjamin keakuratan data penerima.
Ribuan pendamping sosial dan aparat di tingkat kelurahan akan dikerahkan untuk membantu warga yang masih awam terhadap penggunaan teknologi digital.
“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos optimistis bahwa dengan akurasi data yang semakin tinggi, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran.
Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menghitung secara pasti jumlah keluarga miskin yang berhasil ‘naik kelas’ atau lulus dari program setiap tahunnya.
Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya pelaksanaan program ini di Banyuwangi, mengingat tingkat kemiskinan di daerah tersebut tercatat sebesar 6,59 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.
Jika implementasi awal ini dinilai berhasil, digitalisasi sistem PKH akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.
Mengacu pada hasil evaluasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun setiap tahunnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
