WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan daya beli masyarakat yang kuat merupakan fondasi yang memungkinkan UMKM untuk tumbuh dan mengakses kredit karena adanya permintaan pasar yang jelas.
Tanpa itu, berapapun besarnya dana digelontorkan pemerintah tidak akan berpengaruh secara signifikan.
Baca Juga:
Inisiatif Presiden Prabowo Perbaiki Tatanan yang tidak Ideal
"Daya beli dan kredit UMKM saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, tetapi dalam siklus ekonomi, daya beli masyarakat yang kuat umumnya akan mendorong permintaan produk atau jasa, yang kemudian baru bisa memicu kebutuhan akan peningkatan kapasitas UMKM dan mendorong pengajuan kredit untuk berkembang," ujar Bambang usai menghadiri rapat Pengurus KADIN Indonesia dengan Badan Pengurus Pusat HIPMI di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie beserta jajaran Pengurus Pusat KADIN Indonesia dan Ketum HIPMI Akbar Himawan Buchari beserta jajaran BPP HIPMI.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, tantangan yang dihadapi UMKM memang tidak ringan. Masalah klasik mulai dari sertifikasi halal dan SNI, keterbatasan cold chain untuk produk pangan, hingga literasi digital masih menghambat laju ekspor. Selain itu, data UMKM yang belum terintegrasi membuat program pemerintah sulit dievaluasi secara akurat.
Baca Juga:
Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI
Dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah menyalurkan ratusan triliun rupiah hingga akhir 2024 dan menargetkan angka yang lebih besar pada 2025. "Namun, pembiayaan saja tidak cukup. Modal harus disertai pendampingan, sertifikasi, dan dukungan logistik. Kalau hanya memberikan modal tanpa memastikan produk sesuai standar ekspor, hasilnya tidak maksimal,” kata Bamsoet.
