“Apa sih yang menyebabkan para kepala daerah itu kemudian terjerat korupsi? Apa sih kemudian pembangunan di daerah itu juga kurang memberikan dampak kesejahteraan masyarakat?” ujar Alex.
Alex mengatakan, penunjukan kepala daerah secara langsung memiliki kelebihan. Ia menuturkan, pemerintah telah memiliki peta permasalahan di daerah.
Baca Juga:
Terkait Kasus Pertemuan dengan Eko Darmanto Terdakwa Korupsi, Ajudan Alex Marwata Diperiksa
Di wilayah Indonesia timur misalnya, masyarakat menghadapi persoalan seperti, gizi buruk, stunting, pendidikan rendah, dan fasilitas kesehatan yang tidak layak.
Mengatasi persoalan itu, pemerintah bisa menunjuk langsung kepala daerah dengan gaji yang tinggi.
“Tinggal tunjuk saja kan, manajer yang baik, gaji sebulan Rp 500 juta, enggak perform satu tahun, ganti, pecat. Selesai kan, Pak?” ujar Alex.
Baca Juga:
Soal Pertemuan dengan Terdakwa Eko Darmanto, Alex Marwata Penuhi Panggilan Polda Metro
Namun, dengan mekanisme saat ini yang dipilih langsung melalui pilkada, masyarakat dan pemerintah harus menunggu lima tahun untuk mengganti kepala daerah tersebut.
Sementara itu, pada saat masa jabatannya habis, kepala daerah itu kembali mencalonkan diri.
“Kalau sekarang enggak, nunggu diganti. Lima tahun waktunya habis, sialnya nanti dia kepilih lagi. Sepuluh tahun duit habis masyarakat enggak tambah sejahtera ya sudah,” kata Alex. [rgo]
