WahanaNews.co | Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan program pertanian yang saat ini tengah berjalan akan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.
Kepastian ini disampakan Wamentan usai mengikuti rapat paripurna terakhir kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Wamentan Sudaryono Kawal Investasi Produksi Daging dan Susu
"Komitmen presiden terpilih bapak Prabowo Subianto jelas, bahwa tadi disampaikan akan melanjutkan program yang sudah berjalan saat ini dan bahkan program Presiden-presiden terdahulu," ujar Wamentan Sudaryono, beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, kata Wamentan Sudaryono, Presiden terpilih Prabowo secara tegas ingin membuat Indonesia jauh lebih maju terutama dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Maka itu, keberlanjutan adalah sebuah keharusan untuk dilakukan di pemerintahan ke depan.
Baca Juga:
Wamentan Sudaryono Siap Perkuat Visi Presiden Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan
"Jadi tidak ada lagi istilahnya kita putar haluan dan seterusnya yang menghambat pembangunan. Karena itu program yang belum selesai akan diselesaikan terutama beberapa tantangan seperti energi dan pangan," kata Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
Sementara itu, pada kesempatan ini Wamentan Sudaryono juga melaporkan capaian sektor pertanian yang terus mengalami perkembangan pesat.
Di antaranya adalah kenaikan produksi di tengah ancaman el nino dan food estate yang terus dikerjakan.
"Tadi ada semacam laporan akhir dari masing-masing Kementerian melaporkan perkembangan kemajuan yang signifikan. Nah di pertanian capaian-capaiannya kita sampaikan seperti peningkatan produksi di tengah el nino," Papar Wamentan Sudaryono.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil seluruh Menteri untuk menghadiri rapat paripurna terakhir pemerintahannya selama 10 tahun.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi berpesan agar dalam membuat kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrem terutama yang menyangkut hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak," jelasnya.
[Redaktur: Zahara Sitio]
