WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI Willy Aditya mengusulkan penyediaan pojok baca di sejumlah area transit di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Gagasan tersebut ditujukan agar seluruh unsur yang bekerja di DPR, mulai dari office boy (OB), petugas kebersihan (cleaning service), sopir, petugas pengamanan dalam (Pamdal), hingga karyawan Sekretariat Jenderal DPR memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan dan meningkatkan budaya literasi.
Baca Juga:
Willy Aditya Tegaskan Fokus Revisi UU HAM untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Warga Negara
Menurut Willy, upaya membangun budaya membaca tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar.
Sebaliknya, gerakan literasi dapat diawali dari lingkungan terdekat dengan menghadirkan ruang baca yang mudah dijangkau oleh seluruh pekerja tanpa memandang jabatan maupun profesinya.
“Niat baik membangun literasi bisa dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang di lingkungan kita sendiri,” kata Willy dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (27/6/2026).
Baca Juga:
Gerakan Literasi dari Kota ke Dusun, Pegiat Literasi Papua Pegunungan Apresiasi Relawan Literasi di Tolikara
Gagasan tersebut juga disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam talk show Festival Literasi DPR bertajuk "Literasi Budaya untuk Demokrasi: Merawat Kearifan, Menguatkan Kebangsaan" yang berlangsung di Perpustakaan DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Diskusi tersebut turut menghadirkan pegiat literasi Wien Muldian serta Dosen Komunikasi Universitas Bina Nusantara sekaligus peneliti doktoral bidang komunikasi, Andari Karina Anom.
Ketiganya mewakili sudut pandang berbeda, yakni politik, gerakan literasi, dan dunia akademik dalam membahas pentingnya memperkuat budaya membaca di Indonesia.
Dalam paparannya, Willy menjelaskan bahwa forum tersebut tidak hanya membahas kebijakan maupun dinamika politik.
Menurutnya, esensi literasi jauh lebih mendasar karena berkaitan dengan bagaimana sebuah bangsa mampu memahami, mengenali, dan membaca dirinya sendiri melalui pengetahuan.
Di tengah berbagai pembahasan yang berkembang, perhatian Willy justru tertuju kepada kelompok pekerja yang selama ini jarang menjadi perhatian dalam program-program literasi.
Ia menyoroti keseharian para office boy, cleaning service, Pamdal, sopir anggota DPR, hingga karyawan Sekretariat Jenderal DPR yang setiap hari beraktivitas di koridor maupun area parkir gedung parlemen.
Ia menilai kelompok tersebut memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap buku dan ruang membaca.
“Saya membayangkan ruang-ruang yang selama ini hanya menjadi tempat transit, bisa menjelma menjadi jendela pengetahuan yang accessible, yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang seragam yang mereka kenakan,” tuturnya.
Karena itu, Willy mengusulkan agar sejumlah lokasi yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tempat menunggu atau beristirahat dapat diubah menjadi pojok baca.
Menurutnya, keberadaan fasilitas sederhana tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperluas akses literasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan pojok bacaan di basement, di area parkir, di tempat istirahat para karyawan, kita berharap gerakan literasi Indonesia semakin besar manfaatnya. Mungkin juga bisa dilakukan di kementerian/lembaga lain,” ungkap Pegiat Literasi di DPR RI ini.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis.
Lebih dari itu, literasi merupakan fondasi pendidikan yang mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengolah, serta menggunakan informasi secara kritis dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, seluruh masyarakat tanpa terkecuali berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan literasi, termasuk para pekerja pendukung di lingkungan DPR.
“Memang para pemimpin sidang di DPR ini bisa lancar berkat siapa jika bukan karena pengamanan para Pamdal? Memang kerja para TA (tenaga ahli) bisa selancar apa jika beberapa kebutuhannya tidak ditopang oleh para OB?” tuturnya retorik.
Willy menambahkan bahwa literasi bukan hanya menjadi milik kalangan akademisi atau peserta seminar, tetapi merupakan hak seluruh masyarakat dari berbagai profesi.
“Literasi adalah milik semua pihak dan kalangan. Milik mereka yang membaca koran di kantin, yang berdiskusi tentang apa yang baru saja dibacanya, hingga para sopir yang menulis catatan kecil di sela jam istirahat saat menunggu atasannya bersidang di gedung DPR,” papar Willy.
Ia juga menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.
Karena literasi merupakan bagian penting dari pendidikan, maka perluasan akses membaca menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut.
“Literasi merupakan bagian dari pendidikan. Artinya saat akses literasi terpenuhi, hak dasar warga untuk mendapat pendidikan juga terpenuhi,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.
“Tentunya hal ini sejalan dengan amanat konstitusi ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ yang merupakan salah satu tujuan luhur negara Indonesia,” tambah Willy.
Sebagai pimpinan Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), Willy juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam bidang literasi.
Ia menilai tantangan tersebut terlihat dari rendahnya capaian skor Programme for International Student Assessment (PISA), masih rendahnya minat baca masyarakat, hingga masih ditemukannya peserta didik di sejumlah daerah yang belum memiliki kemampuan membaca sesuai jenjang pendidikannya.
“Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal literasi. Kita lihat bagaimana di berbagai daerah ditemukan anak-anak sekolah tingkat lanjut yang belum bisa membaca. Angka buta huruf nasional juga tren penurunannya tak banyak,” ucapnya.
“Maka berbagai pendekatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat perlu semakin diperbanyak, termasuk memperluas akses membaca untuk masyarakat dari semua kalangan,” tambah Willy.
Sebagai bentuk komitmen agar gagasan tersebut tidak berhenti sebatas wacana, Willy turut membagikan buku diari kepada petugas kebersihan, petugas keamanan, dan sejumlah karyawan DPR RI yang hadir dalam Festival Literasi DPR.
Melalui pembagian buku tersebut, ia berharap kebiasaan menulis sebagai bagian dari budaya literasi dapat semakin berkembang di lingkungan parlemen sekaligus menjadi langkah awal untuk memperkuat budaya membaca dan menulis di berbagai kalangan masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
