SUDAH lebih dari sebulan bencana ekologis melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Luka menganga dan mendalam masih dirasakan oleh sebagian besar warga sebagai korban, yang, lebih dari dari 1.300 jiwa melayang ditelan bencana.
Selain itu kerugian akibat hancurnya infrastruktur baik itu milik warga (permukiman), dan infrastruktur publik, nilainya tak kurang dari Rp 65 triliun. Salah satu infrastruktur publik yang mengalami kerusakan serius dan eskalatif adalah infrastruktur kelistrikan, yang dimiliki oleh PT PLN.
Baca Juga:
Pelaku Utama Penyelundupan 122 Kg Sabu di Bakauheni Diburu Polisi
Kerusakan dan kerugian atas rusaknya infrastruktur kelistrikan tersebut jauh lebih dahsyat dibanding saat tsunami.
PT PLN mengestimasi kerugian infrastruktur kelistrikan di Aceh akibat terjangan bencana banjir dan tanah longsor 2025 lalu, bisa mencapai tiga kali lipat dibanding kerugian saat tsunami pada 2004.
Sebab jika saat tsunami yang mengalami kerusakan hanya dilevel jaringan distribusi saja, dan jumlahnya berkisar 80-an titik.
Baca Juga:
Di Aceh Pertamina Pastikan 97% SPBU Mulai Beroperasi
Sedangkan saat bencana banjir dan tanah longsor 2025, jaringan yang mengalami kerusakan/kehancuran bukan hanya jaringan distribusi, tetapi juga jaringan transmisi (150 KV), dan jumlah kerusakannya, baik jaringan distribusi dan jaringan transmisi mencapai lebih dari 200 titik lokasi.
Bahkan kantor cabang dan ranting PT PLN pun ikut hancur diterjang banjir dan tanah longsor.
Namun hingga saat ini managemen PT PLN belum mampu menghitung berapa nominal kerugian total atas bencana di Aceh, dan sekitarnya.
Yang jelas, menurut keterangan informal dari Humas PLN, untuk keperluan aktivitas CSR di area bencana saja, PT PLN telah menggelontorkan lebih dari Rp 22 miliar.
Hebatnya dalam masa kurang dari satu bulan tim PLN sudah mampu melakukan recovery lebih dari 90 persen jaringan listrik yang terputus.
Dan saat ini, menurut Dirut PT PLN Darmawan Prasojo, hanya tinggal 75 desa di Aceh yang belum terakses listrik, karena memang letaknya yang sangat terisolir, terluar dan terdalam; dan masih mengalami keterputusan total dengan infrastruktur lainnya.
Oleh sebab itu, apresiasi yang tinggi menjadi sangat bermakna diberikan pada managemen PT PLN, dari mulai jajaran direksi, hingga tim lapangan, atas spirit perjuangan dalam melakukan rekonstruksi di Aceh.
Pertama, spirit perjuangan untuk memulihkan jaringan listrik di area bencana. Untuk memulihkan kondisi kelistrikan di Aceh, spirit tim PLN bukan hanya sebagai tanggung jawab korporasi, bukan hanya business as usual, tetapi spirit perjuangan yang tiada tara.
Bahkan bertaruh nyawa untuk hal tersebut. Melihat narasi video aktivitas merekonstruksi jaringan transmisi oleh tim PLN, sungguh sangat menggetarkan.
Kedua, pengerahan sumber daya manusia. Untuk memulihkan kelistrikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar; managemen PT PLN mengerahkan petugas lapangan dari seluruh Indonesia, yang jumlahnya tak kurang dari 1.500 tim lapangan yang sangat andal.
Ketiga, besarnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. Untuk melakukan rekonstruksi kerusakan infrastruktur itu tentunya diperlukan biaya yang sangat tinggi, dan 100 persen biaya tersebut dikeluarkan dari anggaran kebencanaan PT PLN. Belum satu rupiah pun biaya rekonstruksi yang berasal dari dana APBN.
Keempat, keterlibatan masyarakat. Untuk melakukan rekonstruksi kerusakan infrastruktur itu, hebatnya masyarakat ikut bahu membahu, terlibat aktif. Ini menunjukkan masyarakat mempunyai spirit sense of belonging yang tinggi.
Ini menunjukkan pula bahwa infrastruktur kelistrikan adalah infrastruktur vital dan paling strategis bagi masyarakat.
Kelima, peran dan keberadaan tim PLN di lapangan bukan hanya untuk memulihkan infrastruktur kelistrikan semata, tetapi ikut terjun langsung dalam memulihkan infrastruktur publik yang lumpuh, misalnya melakukan normalisasi fungsi masjid, rumah sakit, sekolah, dll.
Sehingga setelah listrik menyala dan masjid kembalì bersih, maka fungsi masjid kembali menggeliat, dan adzan kembali berkumandang, kembali menggema.
Apalagi Aceh punya atribusi yang sangat khas: Serambi Mekah. Pulihnya fungsi masjid bagi masyarakat pun bukan hanya untuk melakukan ritual ibadah saja, tetapi sebagai sarana interaksi sosial yang lebih intensif.
Pada akhirnya, bisa disimpulkan bahwa dari sisi empirik di lapangan kerusakan infrastruktur PT PLN memang mengantongi tingkat kerusakan yang amat parah, untuk kategori infrastruktur publik.
Oleh sebab itu, kemampuan tim PT PLN dalam memulihkan dalam waktu yang relatif cepat adalah bentuk kerja keras, dengan spirit perjuangan yang tinggi.
Pulihnya infrastruktur kelistrikan di Aceh, bukan hanya sebagai alat penerangan saja, tetapi berdampak positif yang sangat signifikan untuk mengungkit mobilitas warga, dan mendorong percepatan geliat ekonomi riil di tengah masyarakat yang porak poranda dihantam bencana.
Tanpa percepatan pemulihan jaringan kelistrikan, maka boleh jadi Aceh, Sumut dan Sumbar masih berada dalam kungkungan "era kegelapan".
Pulihnya jaringan kelistrikan di Aceh, bak narasi sebuah judul buku gubahan RA Kartini: habis gelap terbitlah terang. Terima kasih, PLN! *)
*) Penulis adalah Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)