Haruskah melakukan upaya “provokasi” semacam begitu, dengan opsi: Gabung atau Macet?
Demokrasi itu, pada hakikatnya, bukanlah sekadar adu banyak dan mengesampingkan akal sehat.
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Sebut Selebaran Aksi 2309 Salahi Aturan
Ketidakpercayaan pada pemerintah ataulah pengamin kebijakan tentunya tak harus ditunjukkan dengan cara-cara yang menimbulkan ketidakpercayaan versi baru.
Pada relasi kapital, boleh jadi strategi tadi semacam pengejawantahan dari egoisme yang terlalu membuncah tanpa lagi memperhitungkan kepentingan alternatif.
Misalnya saja, demo buruh demi memperjuangkan upah, sudahkah mereka memperhitungkan juga nasib para pengganggur, atau kepentingan pihak-pihak yang masih mencari kerja?
Baca Juga:
30 September 2022, BEM SI Bakal Demo Lagi soal Isu BBM dan HAM
Pertanyaannya, kalaulah tuntutan mereka dipenuhi, akankah itu berdampak langsung terhadap nasib para penganggur dan pencari kerja?
Yang pasti, dampak langsungnya hanya akan terasa oleh mereka yang kebetulan sudah menjadi buruh atau pekerja.
Sementara, bagi mereka yang masih menganggur, atau dalam proses pencarian, tentunya dampak itu bakal sangat delayed, atau bahkan takkan terasa sama sekali.
