WahanaNews.co | Ketua Komisi X DPR RI,
Syaiful Huda, mengatakan, masuknya link
porno dalam buku ajar Sosiologi SMA Kelas XII di Jawa Barat menjadi
keprihatinan banyak kalangan.
Huda
mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
terkait pengawasan penerbitan buku di sekolah.
Baca Juga:
Polri di Bawah Presiden, Pilihan Prinsipil dalam Reformasi Keamanan
Komisi
X, kata Huda, meminta Kemendikbud untuk meningkatkan pengawasan mengenai
aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah.
"Kemendikbud
itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang harusnya mengawasi
aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar," kata Huda, dalam
keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (12/2/2021).
"Harusnya
hal itu dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak
lagi memuat hal-hal kontroversial seperti masuknya link porno yang bisa
memberikan dampak negative kepada peserta didik," ucap dia.
Baca Juga:
BPOM Ungkap 8 Obat Paling Sering Dipalsukan, Warga Diminta Waspada
Huda
menjelaskan, kasus masuknya link porno ke buku Sosiologi SMA di Jawa
Barat bukanlah kasus pertama pemuatan hal terlarang ke buku ajar siswa di tanah
air.
Pada
tahun 2014 lalu, muncul pemberitaan tentang buku pendidikan jasmani untuk kelas
XI yang mengajarkan tentang cara dan gaya berpacaran.
Tema bab
tersebut adalah "Memahami Dampak Seks Bebas".
Dijelaskan
pula tentang gaya pacaran yang sehat, yaitu sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, dan
sehat seksual.
"Selain
itu, pernah juga muncul hal kontroversial di buku ajar Pendidikan
Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA di mana ditemukan muatan yang
membolehkan membunuh orang musyrik," papar Huda.
Selain
banyak muncul hal kontroversial di buku ajar, kata Huda, banyak hal berbau
politis yang masuk ke soal-soal ujian di sekolah.
Kasus
terbaru, lanjut dia, adalah munculnya nama Ganjar yang identik dengan nama
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di dalam soal buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
terbitan PT Tiga Serangkai tahun 2020.
Huda
menyebut, dalam buku itu ada soal yang menggambarkan Ganjar tidak pernah
bersyukur, karena setiap Idul Adha tidak pernah berkurban dan tidak
pernah salat.
"Sebelumnya
juga muncul nama Megawati dan Anies dengan framing
menyudutkan satu pihak dan menglorifikasi pihak lain dalam soal ujian bagi
siswa di DKI Jakarta," ucap Huda.
Politikus
PKB tersebut menilai, fakta-fakta tersebut menunjukkan jika memang ada
kelemahan pengawasan terkait penerbitan buku ajar maupun soal ujian bagi
peserta didik di Indonesia.
Kondisi
tersebut, menurut Huda, harusnya menjadi fokus bagi Kemendikbud untuk
memperbaikinya ke depan.
Huda
berharap, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Forum Guru Bidang Studi, hingga
penerbitan, harus dilakukan sebelum satu buku ajar atau soal ujian
dirilis ke peserta didik.
"Tentu
hal itu berat dilakukan, namun dengan digitalisasi pengawasan dan layanan hal
itu akan bisa dilakukan ke depan," kata Huda.
"Selain
itu, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan sebagai salah satu
sumber penulisan harus juga dilakukan sehingga mereka bisa meletakkan cara
pandang mereka sebagai pendidik bukan sebagai individu yang punya afiliasi
politik atau ideologi," ucap dia.
Sebelumnya,
sebuah buku pelajaran SMA di Jawa Barat membuat heboh masyarakat karena memuat
tautan menuju situs komik porno berbahasa China.
Dilansir
Rabu (10/2/2021), Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGM) Sosiologi Jawa
Barat, Iwan Hermawan, mengatakan buku yang terbit 2015 itu telah lama digunakan.
"Buku
tersebut sudah lama terbit dan dia merujuk ke salah satu situs tertentu tentang
budaya Sunda. Ternyata situs budaya Sunda itu sepertinya sudah tidak aktif dan
tidak diurus, sehingga berganti kepemilikannya atau mungkin diretas sehingga
menjadi situs komik dewasa, sangat disayangkan," kata Iwan. [dhn]
