Saran kedua, lanjut Hinsa, penguatan infrastruktur teknologi untuk sertifikat elektronik, di mana saat ini sertifikat tanda tangan elektronik sudah diserahkan kepada BSSN dengan kebutuhan anggaran Rp 49.750.000.000 untuk meningkatkan performa infrastruktur layanan sertifikat elektronik guna melayani 5,1 juta ASN, TNI dan Polri dengan 7,2 juta transaksi per hari.
"Kalau sekarang transaksinya satu juta rata-rata per hari untuk tanda tangan elektronik. Untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintah, tidak terdukungnya upaya tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya layanan pemerintah yang mengandalkan sertifikat elektronik setiap harinya," kata Hinsa.
Baca Juga:
PDN Cikarang, Kominfo Targetkan Aktif Awal 2025 Akui Efek PDNS 2
Saran ketiga, perluasan cakupan monitoring nasional operation center dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 600 miliar, untuk meningkatkan visibilitas monitoring open IXP dan International Gateway.
"Menjadi total kita berharap minimal 15%, sekarang ini masih sekitar 4% dari total trafik Indonesia. Jika tidak terpenuhi maka deteksi serangan dan insiden siber tidak dapat terlaksana dengan optimal," ucapnya.
Saran keempat, berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran PDN Kominfo Capai Rp 700 Miliar dari Dana APBN
"Tidak terpenuhi anggaran untuk kegiatan tersebut beresiko mengganggu operasional BSSN pada rangkaian kegiatan tahun 2024 mencakup proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber," katanya.
Dan saran kelima, pengembangan menyangkut Politeknik Siber dan Sandi.
Hinsa berharap ada tambahan anggaran seiring dengan bertambahnya jumlah siswa yang saat ini mencapai 100 orang.
