WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp3,84 triliun dari pagu awal anggaran Rp7,73 triliun pada 2025.
Meski anggaran dicekik, Komdigi memastikan penyelenggaraan infrastruktur internet tidak akan terdampak.
Baca Juga:
Komdigi Siapkan Layanan Internet Murah Rp 100 Ribu Untuk 100 Mbps
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan memberikan prioritas kepada layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik," tegasnya dalam rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Ismail memaparkan layanan publik ini mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi, mulai dari Base Transceiver Station (BTS), akses internet, Palapa Ring, hingga SATRIA-1.
Baca Juga:
Karena Tak Mendidik Masyarakat Aplikasi Jagat Hapus Berburu Koin
"Selanjutnya, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)," tuturnya.
Selain itu, ia menyebut reprioritisasi anggaran juga dialokasikan untuk program pembangunan SDM digital berupa literasi digital, Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.
"Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," jelas Ismail.
Dikarenakan keterbatasan anggaran imbas efisiensi, Komdigi juga disebut akan menerapkan refocussing anggaran dan reviu mendalam untuk mencegah pemborosan.
Menurut Ismail, Komdigi akan mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta agar program kerja menjadi lebih sustainable.
"Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI," katanya.
Dalam Raker tersebut, Ismail juga menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat.
"Mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini," pungkasnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
