Salah satu upaya tersebut melibatkan pendampingan pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan shelter tsunami.
Selain itu, BMKG bekerja sama dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang berkantor di kompleks BMKG, untuk mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.
Baca Juga:
Prediksi BMKG: Hujan Ekstrem dan Angin Kencang Hantam Sejumlah Wilayah Saat Libur Panjang
"Kami mengedukasi publik tentang bagaimana mempersiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum terjadi gempa besar yang bisa menyebabkan tsunami," paparnya.
Ketiga, BMKG secara berkala memeriksa sistem peringatan dini yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Sirene peringatan tsunami seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami sering menguji sirene ini setiap tanggal 26, dan meskipun sebagian besar berfungsi, ada juga yang tidak berfungsi," ungkapnya.
Baca Juga:
Cuaca Ekstrem Siap Mengguyur RI, Ini Daftar Wilayah Terancam Banjir dan Longsor
Keempat, BMKG menyebarluaskan peringatan dini bencana. "Masyarakat harus siap, dan itu berarti informasi harus disebarluaskan. Kami dibantu oleh Kominfo dalam hal ini," tambahnya.
Kewenangan Daerah
Masalahnya, kata Dwikorita, BMKG tak bisa bergerak sendiri dari hulu ke hilir lantaran faktor kewenangan dan otonomi daerah.
