WahanaNews.co, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (18/3/2024).
Mendes Abdul Halim mengungkapkan, dalam pertemuan pada Senin pagi itu, tidak dibahas soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga:
DPR Tutup Masa Sidang, Gerindra: Tak Ada Hak Angket
Untuk diketahui, Mendes Abdul Halim dan Menaker Ida Fauziyah adalah dua menteri yang merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini ikut mendorong realisasi hak angket di DPR.
"Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri," ujar Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, melansir Kompas.com.
Sementara itu, saat ditanya soal persiapan PKB dalam gugatan hasil sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Abdul Halim menyatakan sudah ada yang mengurusnya secara tersendiri.
Baca Juga:
Komisi I DPRD Minta Pj Wali Kota Bekasi Kooperatif dan Transparan
Menurut dia, PKB saat ini berkonsentrasi terhadap hasil pemilihan legislatif (pileg).
"Sementara yang PKB urusannya lebih pada pileg-nya, pileg tentu ada beberapa yang kita menggugat, tapi kita juga ada yang digugat. Ini kita sedang mempersiapkan data-datanya," kata Abdul Halim.
"Jadi kuncinya pada data. Kalau datanya lengkap, insya allah aman dan itu harus diikuti di dalam setiap proses pemilu," ujar kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu melanjutkan.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan tiga partai politik (parpol) Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR RI sendiri.
Menurut dia, langkah itu tengah dipikirkan ketimbang terlalu lama menunggu langkah konkret dari PDI-P. Adapun tiga parpol Koalisi Perubahan tersebut yakni Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengungkapkan, yang terpenting adalah tiga fraksi yang tergabung Koalisi Perubahan bisa berkomunikasi lebih dulu dengan Fraksi PDI-P untuk menyamakan persepsi sebelum membahas substansi soal hak angket pemilu.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
