WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah melakukan berbagai upaya hukum demi merebut Partai Demokrat. Namun, sebanyak 16 kali dalam pertemuan di Pengadilan, tetap dimenangkan oleh AHY.
“Sebanyak 16 kali kami digugat dan bertemu di Pengadilan, 16 kali juga kami memenangkan itu. Jadi skornya 16-0. Tapi masih diupayakan lagi di ujung-ujung ketika kita sudah fokus di tahapan pemilu, lagi-lagi untuk mengambil alih Partai Demokrat dengan mengajukan PK,” tegas di sela kunjungannya ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Senin (10/4/2023).
Baca Juga:
Kementerian PU Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Demi Kesejahteraan Rakyat
AHY menilai Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) oleh KSP Moeldoko tidak masuk akal. Bahkan, memastikan upaya tersebut bukan aspek hukum, tapi kecurangan politik.
“Sejak awal kami mengatakan apa yang sedang dilakukan KSP Moeldoko dan kelompoknya untuk menggugat dengan melakukan PK ke MA itu, secara rasional tidak masuk akal. Kemudian juga secara hukum kami meyakini tidak ada hal yang bisa membuat mereka menang,” katanya.
Dikatakan upaya tersebut diduga untuk menghambat kekuatan oposisi yang saat ini dipegang teguh oleh Demokrat. Terlebih, ada dugaan untuk menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan.
Baca Juga:
Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
“Upaya yang dilakukan Moeldoko ini untuk mengganggu melemahkan kekuatan Oposisi karena Demokrat adalah Oposisi dan juga mengganggu terbentuknya Koalisi Perubahan,” jelasnya.
AHY mengungkapkan, langkahnya bukan lagi ranah hukum, melainkan mencari celah untuk melemahkan Demokrat yang dipimpinnya dengan aspek politik.
“Jadi itu semua saya rasa merupakan aspek politik bukan aspek hukum. Karena kalau aspek hukumnya saya bisa mengatakan tidak ada celah apapun. Tapi kalau ini aspek politik, maka kita juga harus menghadapinya secara politik” tegasnya lagi.
Sehingga, kata dia, pada tangga 3 April 2023, dirinya secara terbuka kembali menyampaikan ini kepada Publik dan Rakyat Indonesia agar sama-sama juga monitor.
Hal itu, lanjutnya, bukan hanya persoalan Demokrat, karena pihaknya pasti akan melawan segala bentuk kedzoliman Politik. Tapi ini lebih besar lagi, ini masalah demokrasi di Indonesia, kalau Demokrat saja bisa diperlakukan seperti itu, maka sama saja demokrasi bisa rontok dengan sendirinya.
“Jadi saya punya tujuan dan niat baik insyaallah untuk kepentingan masyarakat, agar sama-sama memonitor dan mengawal situasi ini," tegasnya.
Senada, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita mengatakan, seluruh kader Demokrat yang ada di Bumi Tegar Beriman akan terus mengawal AHY dalam melakukan perlawanan terhadap Moeldoko.
“Kami seluruh stakeholder Partai Demokrat di Kabupaten Bogor, berada di Garda terdepan dalam mengawal AHY sebagaimana Ketua umum. Warning Moeldoko, jangan pernah main-main dengan Partai Demokrat,” paparnya. [sdy]
