WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, mengungkapkan bahwa PKS tetap memberikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kabar mengenai Partai Nasdem yang bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan merencanakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB sebagai calon potensial wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies.
Baca Juga:
AHY Sindir Manuver Koalisi Lawan, Pilpres Belum Selesai Sudah ke Sana Kemari
Almuzammil menjelaskan bahwa keputusan ini telah diambil berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.
"PKS secara formal menyatakan dukungan dan pengusungan terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," ungkap Almuzammil, melansir Kompas, JUmat (1/9/2023).
Selain itu, Almuzammil juga menyebutkan bahwa sikap ini sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah ditandatangani oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Baca Juga:
Anies Baswedan: Koalisi Perubahan Tetap Solid dalam Persiapan Pilpres 2024
Dengan demikian, PKS berkomitmen untuk berjuang sebaik mungkin guna memenangkan Anies dalam Pemilihan Presiden 2024.
"Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan," tutur Almuzammil.
Sebelumnya, Teuku Riefky Harsya, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menginformasikan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sudah setuju dengan Anies Baswedan untuk mengusulkan Muhaimin sebagai calon wakil presiden potensial.
Partai Demokrat berpendapat bahwa tindakan Anies dan Partai Nasdem telah melanggar kesepakatan awal pembentukan KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan).
Pihak Partai Demokrat juga mengkritisi mereka karena dianggap telah mengambil keputusan sendiri dalam menyetujui kerja sama dengan PKB.
“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tutur Riefky dalam keterangannya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
