WahanaNews.co, Jakarta - CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas atau 'perang terbuka' terhadap Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Eep merespons sikap Megawati yang tidak kunjung menarik menteri-menteri asal PDI-P dari Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono
"Bu Mega itu orang yang tahu pergerakkan momentum. Di dalam politik, momentum itu penting. Jadi ada timing, ada linimasa, ada rangkaian peristiwa, ada jahit-menjahit adegan segala macam, urusan-urusan rumit itu dikumpulkan, itu momentum," kata Eep dalam program Gaspol! dilansir Kompas, Jumat (2/2/2024).
Menurut Eep, Megawati sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung, dua pekan lalu.
Ia menilai, pidato Megawati saat itu menyinggung politisasi aparatur negara merupakan ekpresi kemarahan terhadap Jokowi dan menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan.
Baca Juga:
PDIP Klaim Perolehan Suara Ganjar-Mahfud 33 Persen
"Itu mengekspresikan alamat sudah terpisah, sudah berbeda, sudah ada di tempat yang berseberangan, sudah melakukan sesuatu yang harus saya lawan, kira-kira kayak begitu pernyatan Bu Mega," ujar Eep.
Hanya saja, Eep menilai, Megawati belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik menteri PDI-P dari kabinet, karena masih menunggu momentum. Ia menjelaskan, momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan.
Menurut Eep, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana.
"Kalau ternyata gagal itu pemaksaan satu putaran, momentum melebar, dan kelanjutan bisa kehilangan momentum. di situlah barangkali Bu Mega akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, lebih firm," ujar Eep.
Diberitakan sebelumnya, Megawati disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.
"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto, Selasa (23/1/2024).
Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
