WahanaNews.co | Relawan Joko Widodo dan Prabowo Subianto (JokPro) DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan pada kedua tokoh tersebut sebagai Capres dan Cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, inisiator Relawan JokPro, M Qodari, memastikan, pihaknya tidak akan melakukan lobi ke PDI Perjuangan (PDIP) maupun Partai Gerindra.
Baca Juga:
Pemohon Uji Materi UU Pemilu Desak Percepatan Pelantikan Presiden Terpilih
“Enggak ada lobi ke PDIP dan Gerindra, kita fokus sosialisasi ke masyarakat, karena kita percaya, kalau masyarakat mendukung, partai akan melihat, membaca, dan memutuskan bergerak sendiri menuju arahnya masyarakat itu,” kata Qodari, saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/10/2021).
Direktur Eksekutif IndoBarometer ini mengatakan, saat dirinya belajar ilmu politik di Inggris dulu, salah satu literatur yang paling ia ingat dan melekat adalah politician go where the voters are, artinya politisi itu akan berada di mana suara pemilih atau sikap pemilih tersebut.
Jadi, JokPro saat ini fokusnya ke masyarakat.
Baca Juga:
Mahfud MD: Saya Lebih Baik dari Prabowo-Gibran, tetapi Rakyat Lebih Percaya Mereka
“Makanya, saya di acara tadi ditanya, bagaimana caranya merebut hati bu Mega (Megawati Soekarnoputri), ya dengan mengerjakan membangun organisasi JokPro dengan teman-teman semua, rame-rame. Kita ingin seluruh provinsi, seluruh kabupaten/kota,” kata Qodari.
“Kita ingin sosialisasi ke masyarakat secara langsung, dengan medsos, ada juga dengan atribut dan segala macem yang kita bisa,” katanya.
Karena, pihaknya yakin jika masyarakat sudah mendukung, maka elite partai dengan sendirinya akan bergerak.
Dan JokPro memiliki time frame untuk bekerja hingga Mei 2022, di mana 2 tahun sebelum 2024, Pilpres dan Pileg serentak akan dimulai tahapannya.
“Kita punya time frame sampai Mei tahun depan, karena kita melihat kira-kira jadwal Pemilu itu 2 tahun sebelum pencoblosanlah,” ujar dia.
Namun demikian, Qodari menambahkan, bukan berarti JokPro tidak bisa diakomodir.
Karena, amandemen UUD 1945 belum diketahui akan berkembang sampai mana dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pemilu.
“Bukan berarti JokPro tidak bisa diakomodasi dengan UUD dan UU yang sekarang. Kita kan nggak tahu amandemen itu seberapa jauh akan terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pemilu,” ujarnya.
Demi Hindari Polarisasi Ekstrem
Sementara itu, Ketua Komunitas JokPro 2024, Baron Danardono Wibowo, mengatakan, salah satu alasannya mendeklarasikan duet Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 adalah demi menghindari polarisasi ekstrem dan menghilangkan politik identitas yang kerap muncul di Pemilu beberapa tahun terakhir.
"Selama ini kita tahu, di Pilpres 2014, Pilkada 2017, dan Pilpres 2019 kemarin (ada polarisasi). Apabila hal seperti itu terulang lagi di 2024, eskalasinya semakin besar, akan semakin keras dan meluas, dan sulit dikendalikan," ujar Baron.
"Jadi, kita punya niat untuk mengusung dua tokoh nasional ini, yang masing-masing punya pendukung besar, jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik," lanjutnya.
Alasan kedua, menurut Baron, yakni untuk kembali melanjutkan sejumlah program strategi nasional yang belum selesai akibat Covid-19, termasuk rencana memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan.
Ketiga, Baron dan tim Jokowi-Prabowo menilai, Jokowi berhasil menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Keempat, dalam pergaulan internasional, Pak Jokowi sudah membawa kita terbang tinggi, ibaratnya pesawat kita belum mencapai ketinggian aman, tapi kita terus menanjak, sayang apabila [tidak dilanjutkan]," ujar Baron.
Baron juga menyinggung Jokowi telah membawa Indonesia menjadi Presiden G20, sebagai bentuk pengakuan internasional.
Ia kemudian memerintahkan seluruh anggota Komunitas Jokowi-Prabowo, baik itu di regional DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia, untuk bergerak mulai Senin mendatang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pernah disebut tidak berminat menjabat tiga periode.
Penolakan itu muncul karena pihaknya setia pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amanah Reformasi 1998 --yang menyatakan tegas Presiden hanya bisa menjabat selama dua periode.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa Jokowi menghormati Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama.
Pasal ini menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun.
Setelahnya, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Sementara itu, Prabowo menjadi kandidat utama yang akan diusung Partai Gerindra sebagai Presiden di kontestasi 2024.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada 12 Oktober lalu, mengklaim, tidak ada tokoh lain untuk Calon Presiden (Capres) yang diharapkan para kader Gerindra selain Prabowo.
Oleh sebab itu, kata Dahnil, Prabowo dianggap sebagai tokoh sentral yang menjadi motor utama di Partai Gerindra. [dhn]
