WahanaNews.co | Kepala Badan Komunikasi Strategis
Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan, Demokrat tidak pernah
menyangkutpautkan usaha perebutan kepemimpinan partai dengan Istana,
apalagi Presiden Joko Widodo.
Menurut
dia, Partai Demokrat, melalui Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY), sejak awal hanya menyampaikan adanya gerakan politik yang
mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.
Baca Juga:
Tolak Yenny Wahid Cawapres Anies, Demokrat: Dia Bagian Rezim
"Menurut
kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan
pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar
kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata Herzaky, dalam
keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).
Lebih
lanjut, ia mengungkapkan, gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari
sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Kendati
demikian, Herzaky menuturkan, Demokrat tak langsung percaya dan tetap
mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption
of innocence) dalam permasalahan ini.
Baca Juga:
Demokrat: SBY Sudah Lama Endus Upaya Gugatan Batas Usia Capres di MK
"Karena
itu, Ketum kami pada Senin pagi, 1 Februari 2021, telah mengirimkan surat
secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan
konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami
dapatkan ini," jelasnya.
Dia
menambahkan, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi merupakan buah
dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga
hubungan baik serta komunikasi yang lancar.
Komitmen
ini, kata Herzaky, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang
gemar mencatut dan mengatasnamakan Presiden, maupun nama AHY dengan tujuan
mengadu domba.
Untuk
itu, Herzaky menegaskan sekali lagi bahwa persoalan ini bukan AHY versus
Presiden Jokowi, dan bukan pula partai biru melawan partai merah.
"Ini
adalah perjuangan melawan abuse of power yang dilakukan oleh orang dekat
Presiden, yang mengancam dan merusak demokrasi kita," pungkas dia.
Diberitakan
sebelumnya, AHY tak lagi membawa-bawa Presiden Joko Widodo ke dalam konflik
internal partainya.
Melalui
keterangan tertulisnya, AHY memastikan Presiden Jokowi tak tahu-menahu adanya
upaya pelengseran sekelompok oknum yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua
Umum Demokrat.
"Saya
sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang
keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD
untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY, Rabu (17/2/2021).
Hal ini
yang menimbulkan dugaan di publik, mengenai sikap AHY yang dinilai berubah
pandangan atau haluan. Sikap AHY kini dinilai berubah 180 derajat.
Sebelumnya
AHY dan Demokrat justru menduga ada keterlibatan Jokowi dalam upaya
pelengserannya dari kursi Ketua Umum.
Hal
tersebut, menurut Demokrat, ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf
Presiden (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat
dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti AHY dari
pucuk pimpinan.
AHY
sampai mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi keterlibatan salah
satu pejabatnya, yakni Moeldoko, dalam konflik internal Demokrat.
AHY
hendak memastikan apakah Presiden Jokowi merestui tindakan Moeldoko yang
disebut-sebut berupaya melengserkannya untuk kepentingan Pilpres 2024. [dhn]