"Salah satu success story adalah bagaimana penanganan Pandemi Covid-19. Pada saat itu kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita semua yang harus di belakang tiba-tiba harus ada di lini terdepan. Alhamdulilah tahun 2021 menempati tempat pertama di ASEAN terkait penanganan covid. Lalu, kita di peringkat 5 vaksinasi terbanyak. Dampaknya pandemi dapat dikendalikan. kita mulai coba PON, bulutangkis internasional, Presidensi dan lain lain," kata Sigit.
"Dan dampaknya pertumbuhan ekonomi sempat minus 5 persen meningkat menjadi 7 persen. Kuartal kedua, ketiga sempat turun tapi kuartal keempat 2021 dan kuartal pertama 2022 bisa naik 5 persen dan ini semua bisa tercapai berkat sinergitas dan soliditas TNI-Polri," tambahnya menekankan.
Baca Juga:
Irjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik Jadi Irwasum, Naik Pangkat Jadi Komjen
Meski begitu, Sigit mengatakan bahwa, masih ada hal lain permasalahan bangsa yang memerlukan implementasi dari sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Diantaranya, pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat. Kemudian, mitigasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Lalu, antisipasi hingga memberikan bantuan apabila terjadinya bencana alam. Penanganan dan penanggulangan terorisme. Isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri. Kemudian, memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga munculnya kelompok yang menentang ideologi Pancasila.
"Terkait ideologi Pancasila, harga mati untuk kita semua. Jangan sampai dari luar masuk dan mengganggu nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Justru sebaliknya, kita harus merubah ideologi Pancasila untuk kita globalkan. Karena dulu negara kita terkenal negara toleran dan ramah," paparnya.
Baca Juga:
Komjen Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri, Jenderal di Balik Pemecatan Ferdy Sambo
Lebih lanjut, ditegaskan Sigit, sinergitas TNI-Polri juga sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mengingat, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.
"Hambatan pembangunan IKN menjadi kewajiban TNI-Polri mengawal kegiatan IKN, terkait distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah dan permasalahan lainnya," tutup Sigit mengakhiri pemaparannya. [rsy]
