WahanaNews.co | Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara setelah diisukan akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sufmi Dasco diisukan akan menggantikan Mahfud MD setelah isu reshuffle kabinet ramai dibicarakan.
Baca Juga:
Bakal ada Reshuffle, Jokowi Disarankan Angkat Relawan jadi Menteri
Menanggapi hal ini, dirinya mengatakan, tanggung jawabnya sekarang sudah berat.
"Sebagai pimpinan DPR saja kita sudah berat tanggung jawabnya," ujarnya kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Senin (13/9/2021).
"Saya hanya menjalankan amanah sebagai Pimpinan DPR," sambungnya.
Baca Juga:
Demokrat Beberkan 3 Poin dari Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor
"Terutama pada saat ini bagaimana mengimbangi pemerintah dalam penanganan lonjakan Covid-19 yang kita belum tahu sampai kapan selesainya," jelas dia.
Ia mengaku tak terlintas dalam pikirannya untuk menjadi Menko Polhukam.
Selain itu, menurutnya, reshuffle kabinet tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Reshuffle itu memang hak prerogatif dari Presiden yang kita harus hormati," katanya.
"Tetapi tidak terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk kemudian menjadi Menko Polhukam," ucap Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyebut, Sufmi Dasco dinilai layak menjadi Menko Polhukam.
Nama politikus Partai Gerindra ini juga disebut patut diperhitungkan.
Kata Gerindra soal Isu Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman, turut menanggapi adanya isu reshuffle kabinet.
Habiburokhman mengaku pihaknya belum mendengar, baik secara resmi maupun tidak, terkait adanya reshuffle.
Kendati demikian, Habiburokhman menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, ia mengaku tidak masalah jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
"Terkait isu reshuffle kabinet, perlu kami sampaikan bahwa secara resmi maupun tidak resmi, kami belum mendengar apapun soal wacana tersebut," katanya.
"Kami perlu sampaikan bahwa yang namanya reshuffle itu hak prerogatif Presiden," sambungnya.
"Kalau digunakan hak tersebut, kami tidak ada masalah, welcome," tandasnya.
"Kalau tidak digunakan, ya kami monggo-monggo (silakan) saja," ujarnya, dalam tayangan video di kanal YouTube, Jumat (10/9/2021).
Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan bahwa kini Partai Gerindra tengah berkonsentrasi dalam menyukseskan dua menterinya di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
"Sejauh ini Partai Gerindra lebih memilih berkonsentrasi menyukseskan dua menteri kami di Kabinet, yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandi," katanya.
"Agar keduanya bisa berkontribusi maksimal di pemerintahan dan membantu pemerintah mengeluarkan masyarakat dari pandemi Covid-19," pungkasnya. [dhn]
