Selain itu, ia mendorong reorientasi ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat terdampak karena banyak warga tidak memungkinkan kembali ke usaha lama akibat perubahan kondisi geografis.
Terkait sistem pembayaran, Martin mengapresiasi langkah cepat Bank Indonesia (BI) dalam menjaga distribusi uang tunai dan layanan penukaran uang rusak, namun ia menegaskan pemulihan ekonomi harus didukung konektivitas yang memadai.
Baca Juga:
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya Sumadi Pekan Depan
“ATM ada, tetapi jaringan belum pulih, tetap tidak berfungsi. Perlu koordinasi dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif seperti Starlink. Ini kerja lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi koordinasi BI dengan Pertamina terkait pasokan BBM untuk genset dan meminta penguatan koordinasi agar layanan keuangan segera kembali normal.
Di sisi fiskal, ia menilai penjelasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia masih belum rinci terutama terkait realisasi dana siap pakai (DSP) yang disebut baru sekitar Rp32 miliar dari total Rp4,8 triliun.
Baca Juga:
Kerry Adrianto Riza Hadapi Putusan di Pengadilan Tipikor Jakpus
“Angkanya tidak sebanding dengan kerusakan di lapangan. Jika Rp60 triliun disiapkan, harus jelas sumber dan alokasinya,” ucapnya.
Ia memastikan Komisi XI akan melakukan pembahasan lanjutan di Jakarta bersama Menteri Keuangan guna merumuskan desain kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
“Darurat sudah lewat. Sekarang saatnya kebijakan pemulihan yang tegas dan tepat sasaran,” kata Martin.
