WahanaNews.co | Terkait ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng, anggota DPR RI Andre Rosiade menduga ada oknum yang sengaja melawan kebijakan presiden.
“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai di saat ekspor masih berjalan secara normal," kata Andre saat Dialektika Demokrasi dengan tema 'Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor' di Media Centre DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Baca Juga:
Diperiksa Kejagung soal Ekspor CPO, Airlangga Dicecar 46 Pertanyaan
Dia menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan.
Andre mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.
Anggota Komisi VI itu mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langka.
Baca Juga:
Saat Menjadi Saksi, Pejabat Bea Cukai Ini Beberkan Soal Realisasi Kuota Ekspor CPO Migor
Namun, saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.
"Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas," ujar Andre.
Andre menyayangkan belum ditetapkan tersangka, padahal sudah banyak indikasi oknum atau mafia yang membuat harga minyak goreng mahal saat itu. Saat ini, Andre merasa perlahan tetapi pasti masalah harga minyak goreng terlihat sudah bisa diatasi setelah Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor.
