WahanaNews.co | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Timur menggelar Launching
Inisiator tingkat propinsi secara virtual.
Acara ini digelar secara sederhana
bersama para pedagang kaki lima (PKL) di Food
Court UKM My Tower Hotel, Jalan Rungkut Industri Raya 4, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/2/2021).
Baca Juga:
Didorong Nyapres di 2024, LaNyalla Mattalitti: Terima Kasih, Partai UKM!
Hadir
dalam konsolidasi tersebut Sekjen DPP Partai UKM, Syafrudin Budiman; Ketua Umum Satgas Partai UKM, Muhajrin; juga salah satu inisiator pendiri partai.
Partai
UKM Jawa Timur menargetkan bisa terbentuk hingga di tingkat kecamatan pada Maret-April 2021 mendatang.
Saat ini
sejumlah kabupaten/kota sudah mempersiapkan pembentukan kepengurusan daerah
(DPD) maupun kepengurusan tingkat kecamatan (DPC).
Baca Juga:
Partai UKM Dorong Ketua DPD RI Jadi Capres 2024
"Kami
menggelar Launching Inisiator DPW
Partai UKM Jawa Timur ini dalam rangka mengembangkan pembentukan kepengurusan
DPW dan DPD-DPD. Kami targetkan Maret-April sudah terbentuk," kata Agoes
Soeradjaja, Koordinator
Inisiator atau Pendiri DPW Partai UKM Jawa Timur.
Menurut
Agoes, Partai UKM akan membuka pendaftaran pengurus secara nasional mulai 1
Maret 2021 secara virtual, yang akan diumumkan kepada publik bahwa pendaftaran
pengurus digelar secara terbuka melalui Hotline
HP 081770099650 atau Fanspage Facebook
Partai UKM.
"Jawa
Timur kami yakin kepengurusan tuntas pada Maret April 2021 di 38
Kabupaten/Kota. Partai UKM adalah partai kader dan partai intelektual organik
yang berbasis digital infomasi dan komunikasi teknologi. Silahkan bagi yang
berminat dan kita berjuang bersama," jelas Agoes, yang pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Hanura
Jawa Timur ini.
Menurutnya,
inisiator ini adalah embrio kepengurusan di tingkat DPW Partai UKM Propinsi
Jawa Timur.
Saat ini
sedang disusun, bersamaan dengan target nasional pada bulan Februari ini,
pembentukan serentak di seluruh provinsi.
"Walau
DPW Partai UKM Jatim masih dalam proses pembentukan, tapi di beberapa
kabupaten/kota justru sudah terbentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan,
seperti Klaten, Malang, Sumenep, Bojonegoro, Pamekasan, Sampang, Bangkalan,
Pasuruan, Mojokerto, Lamongan dan Gresik. Kedepan akan kita tuntaskan 38
Kabupaten/Kota di Jatim," tandasnya.
Kata
Agoes, mengenai potensi pemilih atau peluang pendukung di Jatim, berdasarkan
data yang ada, dimungkinkan peluang yang utama dari kalangan pelaku usaha di
sektor UMKM.
Pihaknya akan berusaha menyakinkan pelaku UMKM, Koperasi dan
Pedagang Pasar/Pedagang Kaki Lima, bahwa Partai UKM bisa menjadi wadah
memperjuangkan aspirasi.
Siap Ikut Pemilu
2024
Sekjen
Partai UKM, Syafrudin Budiman,
mengatakan, setelah dideklarasikan tiga bulan lalu, pihaknya terus bergerak
cepat membangun infrastrur partai untuk kesiapan
menghadapi verifikasi badan hukum oleh Kemenkumhan tahun 2022 dan verifikasi
faktual KPU RI tahun 2023.
"Partai
ini lahir bukan sekadar lahir-lahir saja, tapi lahir sebagai relawan Presiden Jokowi, yang punya akar rumput di bawah. Awalnya tidak
berpartai, tapi basisnya jelas dari pelaku-pelaku ekonomi, akademisi atau
intelektual organik sebagai sosok tokoh masyarakat yang peka terhadap realita
masyarakat dan menjawab problematika yang ada di bawah," kata pria yang akrab disapa Gus Din ini.
Untuk
persiapan verifikasi baik badan hukum maupun faktual, kata dia, hal itu
dianggap tidak terlalu sulit, karena memiliki jaringan relawan Jokowi di seluruh Indonesia.
"Waktunya
masih lama, karena untuk verifikasi faktual masih ada 2,5 tahun,
dan verifikasi Kemenkumham, waktunya sekitar 17 bulan lagi. Misalnya saat
verifikasi administrasi Kemenkumham tidak lolos, ada dukungan partai lain
(Pemilu 2019) yang mau menyerahkan badan hukum kepada kami," kata Gus Din, tanpa bersedia menyebut dukungan dari partai apa.
Dia
mengaku, nama partainya sudah populer di
sosial media, karena pihaknya juga merekrut kalangan media milineal, konten
kreator dari kalangan generasi muda.
Menurutnya,
karena gerakan partainya dianggap masif, konsentrasi saat ini tidak ke
persiapan verifikasi, tahapan ini nanti harus dilewati.
"Kompetisi
partai kami ini saat ini sama dengan partai-partai lama, seperti Golkar, PAN, PKS, maupun PSI. Karena untuk Pemilu 2024, nantinya juga
sama-sama akan mengikuti verifikasi," ujar pria asal Sumenep, Jawa
Timur, ini.
Disinggung
target pemilih atau pendukung secara nasional jika lolos kepesertaan pemilu, Syafrudin mengatakan, dengan ideologi yang jelas (Pancasila), dan basis
yang jelas (UMKM dan lainnya), ditargetkan bisa meraih 15 juta dukungan suara.
"Bahkan
kepengurusan partai 50 persen dari kalangan perempuan, termasuk di komposisi
calon legslatif nantinya. Pelaku UKM di Indonesia ada sekitar 60 juta, jadi
target kami tidak muluk-muluk cuman 15 juta pemilih atau minimal dua digit (10
juta)," terang cicit Pahlawan Nasional KH Mas Masyur asal Nyamplungan
Sunan Ampel Surabaya ini.
Jika
bisa meraih minimal 10 juta pemilih, katanya, sudah bisa mengantongi 7 persen
suara atau 35-40 kursi di DPR RI.
Jumlah
ini, jelas dia, dianggap sudah cukup untuk memperjuangkan pembentukan atau
revisi UU pengentasan kemiskinan, UU pemulihan ekonomi, UU tentang UMKM yang
melindungi para pelaku usaha ini.
"Apalagi
saat ini kan pemerintahan Jokowi sudah membangun infrastruktur sampai 70
persen. Setelah pasca Jokowi, infrastuktur kan tidak perlu lagi atau kalau ada
pun kan tidak banyak anggaran. Kami punya program APBN untuk rakyat, seperti
untuk pengentasan kemiskinan, inkubasi bisnis, pemberdayaan, peningkatan life
skill tenga kerja dan pelayanan masyarakat," janji alumnus FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) itu. [qnt]
