WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengakui tengah menyelidiki dugaan mark up proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh, langkah yang menandai babak baru dari polemik besar soal pembengkakan biaya megaproyek tersebut yang selama ini memicu perhatian publik.
Penyelidikan ini menambah intensitas sorotan publik terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang selama beberapa tahun terakhir terus menuai kontroversi.
Baca Juga:
Kuncoro Wibowo Diperiksa KPK di Sukamiskin, Kasus Bansos Masih Bergulir
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan proses sudah berjalan secara aktif.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep Guntur dalam keterangan kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan penyelidikan telah digarap sejak awal tahun 2025.
Baca Juga:
Ratusan Massa Demo PN Medan Terkait Perkara Korupsi Eks Bendahara PUPR Nisel, Tuding Hakim Hedon
“Penyelidikan perkara ini sudah sejak awal tahun,” ucapnya.
KPK menyebut belum dapat mengungkap detail perkembangan karena proses masih berjalan.
“Tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
Budi juga mengajak publik ikut memberikan data atau informasi tambahan.
Menurutnya, setiap masukan akan memperkuat proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Selain meminta keterangan publik, KPK juga akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui informasi terkait.
Isu penyelidikan kembali mencuat setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD lebih dulu menyuarakan dugaan mark up proyek Whoosh.
Mahfud memilih tidak melapor resmi karena menganggap KPK telah memiliki informasi, namun menegaskan siap hadir bila dipanggil.
Dugaan pembengkakan biaya itu disebut bersumber dari perbandingan biaya per kilometer rel utama.
Biaya proyek Whoosh disebut mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan biaya proyek serupa di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Perbedaan angka yang sangat jauh itu memicu dugaan penggelembungan anggaran hingga tiga kali lipat.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menanggapi sorotan tersebut dengan menegaskan proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan proyek komersial untuk mengejar keuntungan.
Jokowi mengatakan tujuan proyek adalah mengurai kemacetan di Jabodetabek dan Bandung yang menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah per tahun.
Ia menyebut layanan transportasi massal tidak bisa hanya dilihat dari kacamata keuntungan finansial, melainkan manfaat sosial seperti efisiensi waktu, penurunan emisi, dan produktivitas masyarakat.
Senada dengan Jokowi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan bahwa transportasi publik di seluruh dunia memerlukan dukungan subsidi negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
