WahanaNews.co | Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik aksi para anggota Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel guna mendongkrak elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani.
Lucius menyebut para anggota dewan PDIP itu berpotensi menyimpang secara etis. Menurutnya, posisi mereka sebagai wakil rakyat seharusnya mengurusi dan bertanggung jawab luas pada persoalan rakyat dan bangsa.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Tak ada soal tentu jika anggota DPR mengerjakan tugas partai termasuk mempersiapkan Pemilu 2024. Akan tetapi kerja-kerja politik partai itu seharusnya dilakukan di luar parlemen supaya tidak mengganggu kerja sebagai anggota DPR," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (22/9).
"Apalagi jika kerja politik parpol itu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas maupun waktu kerja serta tempat kerja di DPR. Saya membayangkan potensi penyimpangan etis yang bisa terjadi," tambahnya.
Lucius meyakini kerja-kerja politik Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP hanya untuk kepentingan seorang kader parpol yang sekaligus Ketua DPR. Ia mengatakan relasi anggota Dewan Kolonel dan Ketua DPR nantinya bakal berubah menjadi bakal calon presiden dan tim sukses.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Dengan begitu maka relasi menjadi tidak profesional lagi. Relasi yang tidak profesional ini bisa memicu konflik kepentingan dan banyak penyimpangan lain dari tugas mereka sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Lucius juga khawatir kinerja anggota DPR Fraksi PDIP nantinya akan terganggu oleh urusan kerja politik parpol. Kekhawatiran lain adalah munculnya konflik kepentingan antara tugas tim pemenangan dan tugas wakil rakyat yang sepatutnya mengurus semua rakyat Indonesia.
"Padahal DPR sendiri punya beban kerja yang sangat banyak terkait dengan target prioritas mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah tugas-tugas itu tak bisa dicapai jika fokus kerja anggota DPR juga tercurah pada urusan kepentingan parpol seperti pemenangan pemilu," kata Lucius.
