WahanaNews.co | Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik aksi para anggota Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel guna mendongkrak elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani.
Lucius menyebut para anggota dewan PDIP itu berpotensi menyimpang secara etis. Menurutnya, posisi mereka sebagai wakil rakyat seharusnya mengurusi dan bertanggung jawab luas pada persoalan rakyat dan bangsa.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Tak ada soal tentu jika anggota DPR mengerjakan tugas partai termasuk mempersiapkan Pemilu 2024. Akan tetapi kerja-kerja politik partai itu seharusnya dilakukan di luar parlemen supaya tidak mengganggu kerja sebagai anggota DPR," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (22/9).
"Apalagi jika kerja politik parpol itu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas maupun waktu kerja serta tempat kerja di DPR. Saya membayangkan potensi penyimpangan etis yang bisa terjadi," tambahnya.
Lucius meyakini kerja-kerja politik Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP hanya untuk kepentingan seorang kader parpol yang sekaligus Ketua DPR. Ia mengatakan relasi anggota Dewan Kolonel dan Ketua DPR nantinya bakal berubah menjadi bakal calon presiden dan tim sukses.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Dengan begitu maka relasi menjadi tidak profesional lagi. Relasi yang tidak profesional ini bisa memicu konflik kepentingan dan banyak penyimpangan lain dari tugas mereka sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Lucius juga khawatir kinerja anggota DPR Fraksi PDIP nantinya akan terganggu oleh urusan kerja politik parpol. Kekhawatiran lain adalah munculnya konflik kepentingan antara tugas tim pemenangan dan tugas wakil rakyat yang sepatutnya mengurus semua rakyat Indonesia.
"Padahal DPR sendiri punya beban kerja yang sangat banyak terkait dengan target prioritas mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah tugas-tugas itu tak bisa dicapai jika fokus kerja anggota DPR juga tercurah pada urusan kepentingan parpol seperti pemenangan pemilu," kata Lucius.
Di sisi lain, Lucius menilai politikus PDIP seharusnya bisa membantu menaikkan elektabilitas Puan cukup dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPR. Posisi Ketua DPR itu, menurutnya, bisa menjadi panggung politik secara tidak langsung untuk mendongkrak elektabilitas jelang Pilpres 2024.
"Kalau Puan maksimal menggunakan panggung Ketua DPR untuk kepentingan rakyat, maka enggak perlu ada Dewan Kolonel untuk itu. Rakyat otomatis akan mendukung dengan kinerja yang luar biasa sebagai Ketua DPR demi kepentingan rakyat," ujarnya.
Sebagai informasi, Dewan Kolonel digagas oleh para anggota Fraksi PDIP di DPR. Dewan Kolonel ini punya tugas meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.
Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan koordinator Trimedya Panjaitan. Johan Budi mengatakan merasa perlu ada kelompok bagi kader PDIP yang ingin meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
Ia menyebut Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Mereka pun akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kaget mengetahui pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR Fraksi PDIP.
Haso menegaskan Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal di dalam struktur partainya.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/9). [rin]
