Di sisi lain, Lucius menilai politikus PDIP seharusnya bisa membantu menaikkan elektabilitas Puan cukup dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPR. Posisi Ketua DPR itu, menurutnya, bisa menjadi panggung politik secara tidak langsung untuk mendongkrak elektabilitas jelang Pilpres 2024.
"Kalau Puan maksimal menggunakan panggung Ketua DPR untuk kepentingan rakyat, maka enggak perlu ada Dewan Kolonel untuk itu. Rakyat otomatis akan mendukung dengan kinerja yang luar biasa sebagai Ketua DPR demi kepentingan rakyat," ujarnya.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
Sebagai informasi, Dewan Kolonel digagas oleh para anggota Fraksi PDIP di DPR. Dewan Kolonel ini punya tugas meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.
Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan koordinator Trimedya Panjaitan. Johan Budi mengatakan merasa perlu ada kelompok bagi kader PDIP yang ingin meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
Ia menyebut Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Mereka pun akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kaget mengetahui pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR Fraksi PDIP.
Haso menegaskan Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal di dalam struktur partainya.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/9). [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
