WahanaNews.co, Merauke - Ganjar Pranowo, yang menjadi calon presiden (capres), kembali menyampaikan rencana program kerja "satu desa satu puskesmas" pada saat memulai kampanyenya di Balai Kampung Waninggap Nango, Merauke, Papua Selatan.
"Fasilitas kesehatan menjadi begitu penting, satu desa setidaknya ada satu Puskesmas Pembantu," kata Ganjar, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).
Baca Juga:
Prabowo Subianto: Kerja Sama dalam Pemerintahan Pasca Pilpres 2024
Dia menyatakan, "Dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, idealnya memiliki setidaknya satu dokter, hal itu akan menyelesaikan masalah transportasi dan konektivitas, yang dapat memudahkan warga untuk mendapatkan perawatan medis."
Pernyataan ini diungkapkan oleh Ganjar setelah berdialog dengan masyarakat di RT 03 Kampung Kondo, Kabupaten Merauke, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Pendeta Leonard Batfeny, seorang tokoh pemuda setempat, menyoroti kesulitan yang dihadapi ibu-ibu hamil di daerah tersebut ketika akan melahirkan.
Baca Juga:
Ganjar Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Itu Kritikus
Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan, setidaknya dalam bentuk puskesmas pembantu.
"Yang dibutuhkan adalah rumah kesehatan. Kami tidak akan berjanji dan tidak akan menjanjikan, tapi percayalah kami akan mengomunikasikan agar nantinya ada tangan-tangan baik dengan nilai gotong royong yang mudah-mudahan bisa membantu membukakan puskesmas pembantu di Dusun Korkari," ungkap Ganjar.
Ganjar juga mencatat cerita dari Pendeta Leonard sebagai catatan penting bagi pemerintahan yang akan datang, untuk bertindak cepat mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.
"Pendeta Leonard membantu proses persalinan dengan bekal ilmu yang hanya dipelajarinya lewat Youtube, tentu ini suatu catatan bagi kita bahwa pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan masyarakat," ujar Ganjar.
Di kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan dua buah alat kesehatan ke Ketua Adat berupa kotak P3K dan alat pengukur tekanan darah.
Jika Pemilu Tak Jurdil
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan rekan-rekannya di DPR bakal menggunakan hak yang dimiliki jika Pemilu 2024 berjalan secara tidak jujur dan adil (jurdil).
Pernyataan itu disampaikan Ganjar merespons kabar soal sejumlah dugaan intimidasi yang diterima masyarakat.
"Bapak ibu, teman-teman dari relawan, ada kawan-kawan dari DPR yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil," kata Ganjar di acara konsolidasi relawan, Jakarta, Senin (27/11/2023), mengutip CNN Indonesia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak menjelaskan hak konstitusi yang dimaksudnya, apakah itu hak angket, interpelasi, atau hak menyampaikan pendapat.
Ketiga hak tersebut merupakan hak-hak anggota dewan yang diatur dalam Undang-Undang MD3 terkait penyalahgunaan pelaksanaan UU dalam kebijakan eksekutif.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan bahwa ada kepala desa di Jawa Tengah yang sedang menjalani pemeriksaan oleh polisi.
Ganjar mengungkapkan rasa kegeramannya ketika mendengar informasi tersebut. Ia kemudian menghubungi kepala desa yang tengah diperiksa untuk mencari tahu penyebabnya.
"Saya sudah mendapat laporan bahwa kepala desa sedang menjalani pemeriksaan. Maaf, maaf, saya tidak bisa lagi tinggal diam. Saya kemudian menghubungi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ujar Ganjar.
Ganjar kemudian meminta relawan untuk tetap waspada dan memperhatikan dinamika yang tengah berlangsung.
Ia menegaskan komitmennya untuk menuntaskan agenda reformasi yang telah tertunda.
Menurut dia, reformasi tak bisa berbelok kanan kiri. Reformasi yang telah diperjuangkan masyarakat harus berada di jalan yang lurus.
"Kita bapak ibu yang akan menjaga agenda Reformasi di mana mahasiswa menjadi kurban saat itu agar tercapai pada tujuan. Tidak boleh bengkok kanan, tidak boleh bengkok ke kiri, dan kekuatan rakyat akan pastikan lurus ke depan," kata dia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
