WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani tak keberatan nomor urut pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti sama dengan nomor urut pada Pemilu 2019 lalu.
"Saya kira kalau ada pandangan agar nomor urut yang lama yakni peserta Pemilu 2019, ditetapkan sama dengan nomor urut peserta Pemilu 2024. Saya kira sebagai pandangan sesuatu yang bisa diterima, akan tetapi kalau itu menjadi sebuah kesepakatan Gerindra enggak keberatan," kata Muzani kepada wartawan, Selasa (20/9).
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Gerindra tidak keberatan, tidak punya masalah bahkan kami menerima pandangan itu selagi itu menjadi sebuah kesepakatan," sambungnya.
Menurutnya, hal itu akan memberi efisiensi paling tidak di internal partai masing-masing di dalam mengeluarkan biaya Pemilu, dalam hal ini sosialisasi nomor urut.
"Sehingga pandangan Bu Mega menginginkan cara penghematan saya kira itu sesuatu yang logis," ujarnya.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
Selain itu, nomor urut yang pernah digunakan pada Pemilu 2019 memungkinkan saja dipakai kembali pada Pemilu 2024. Apabila memang ada kesepakatan dari seluruh partai peserta Pemilu.
"Oh saya kira itu asal itu jadi sebuah kesepakatan partai-partai peserta Pemilu, KPU, Pemerintah, Bawaslu DPR menjadi sebuah keputusan saya kira itu bisa. Mestinya bisa, karena itu tidak diatur, itu masuk dalam tahapan Pemilu. Tahapan Pemilu itu kan sampai di atasnya kan pengambilan nomor urut peserta Pemilu," jelasnya.
"Pengambilan nomor urut itu sudah disepakati ya sudah nomor urut yang lama. Mestinya nomor urut itu kita sepakatnya di situ. Jadi di tahapan itu dia memungkinkan, karena kalau itu alasannya penghematan kami merasa itu benar itu jadi penghematan," sambungnya.
Penggunaan nomor urut lama juga diungkapnya untuk menghemat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nantinya, penyelenggaraan Pemilu itu hanya melakukan sosialisasi kembali yang sudah ada.
"Penghematan bagi KPU, bagi KPU tinggal sosialisasi dengan yang udah ada. Bagi parpol itu sangat membantu sosialisasi nomor urut peserta Pemilu nya. Jadi saya kira itu jadi itu sangat berarti," ungkapnya.
"Iya asosiatifnya seperti itu (masyarakat tak perlu kenal nomor baru). Gerindra nomor 2," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan nomor urut partai politik tidak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya. Usulan itu telah ia sampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum.
Presiden kelima RI ini menyampaikan usulan di hadapan petinggi KPU dan Bawaslu, serta Presiden Joko Widodo di saat pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai menteri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
"Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan, tapi pengalaman dua kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden dan ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak," ujar Megawati dikutip dari siaran pers pada Sabtu (17/9).
"Saya tentu sebagai partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tetapi ini prinsip," sambungnya. [rin]
